TNI tak netral di Pilkada Kalteng siap di pecat

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Komandan Korem 102 Panju Panjung Kolonel Inf Harnoto mengatakan akan memberikan sanksi tegas kepada anggota TNI yang tidak netral dalam pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan secara serentak di 10 kabupaten satu kota di Kalteng.

"Sanksi yang diberikan kepada anggota TNI yang tidak netral dalam pilkada, tentu sesuai kesalahan yang dilakukan. Tetapi sanksi terberat adalah pemecatan apabila benar terbukti tidak netral," kata Harnoto di Palangka Raya, Jumat. 

Namun sampai saat ini tidak ada ditemukan anggotanya itu ikut berkecimpung dalam pesta demokrasi mendukung salah satu pasangan calon. 

Pihaknya juga sudah mewanti-wanti kepada anggotanya jangan sampai tidak netral dalam pesta demokrasi pada tanggal 27 Juni 2018 nanti. 

"Pokoknya TNI harus netral," tegas Harnoto.

Dalam pilkada 10 kabupaten satu kota di Kalteng, perwira berpangkat melati tiga itu akan menerjunkan 1.300 personelnya dari Korem 102/Pjg untuk membantu aparat kepolisian menjaga keamanan jalannya pilkada. 

Bahkan aparat keamanan yang menggunakan pakaian loreng itu sudah memprediksi mana saja kabupaten yang rawan terjadi konflik pilkada, sehingga membuat stabilitas keamanan menjadi gaduh. 

"Sesuai dengan pengalaman tahun sebelumnya pilkada yang rawan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan itu adalah Kabupaten Kapuas. Tetapi sampai saat ini perkembangannya berjalan aman dan tidak ada hal-hal yang bisa merusak ke stabilan daerah setempat," ucapnya. 

Orang nomor satu di Makorem 102/Pjg tersebut meminta terhadap paslon bupati dan wakil bupati ataupun wali kota dan wakil wali kota yang kalah, jangan sampai berbuat hal-hal yang aneh. 

Legowo dan persiapkan diri kalah atau menang, kemudian apabila berbuat anarkis tentu aparat keamanan tidak tinggal diam dengan adanya hal tersebut.