Setelah dinonaktifkan, Plt Direktur PDAM Bartim 'buka-bukaan'

id PDAM bartim, hendroyono,inspektorat bartim

Direktur PDAM Bartim, Hendroyono ST MAP. (Istimewa)

Tamiang Layang (Antaranews Kalteng) - Setekah diperiksa Inspektorat Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Plt Direktur PDAM setempat, Hendroyono akhirnya "buka-bukaan" tentang kondisi keuangan dan biaya operasional perusahaan daerah yang dipimpinnya.

Plt Direktur PDAM Bartim Hendroyono membenarkan adanya pemeriksaan khusus (Riksus) oleh Inpektorat Bartim.

"Iya. Sudah diperiksa pada Jumat (8/6/2018) lalu," katanya di Tamiang Layang, Minggu.

Menurutnya, Riksus Inspektorat tersebut terkait ada laporan dari karyawan ke Dewan Pengawas dan ditindaklanjuti dengan Riksus tersebut.

Laporan iu "menuding" ke pimpinan PDAM itu adalah adanya kebijakan berbau korupsi. Namun Hendroyono membantah keras tudingan itu. Menurutnya, semua yang dianggarkan dalam rencana kerja perusahaan (RKP) yang merupakan hasil kesepakatan bersama.

"PDAM terus mengalami defisit selama tiga bulan operasional 2018 dan memiliki utang total sebesar Rp1,2 miliar. PDAM  masih belum bisa meraup laba dengan jumlah pelanggan sekarang dan utang tersebut jauh sebelum dirinya menjabat," terangnya.

Dirincikan Hendroyono, PDAM mengeluarkan biaya rata-rata kurang Rp400 juta, di antaranya untuk gaji sebesar Rp165 juta, listrik Rp120 juta, bahan kimia Rp55 juta dan kewajiban BPJS kesehatan Rp7 juta dengan total Rp347 juta, serta ditambah BPJS ketenagakerjaan dan dapur Rp42 juta yang harus dikeluarkan. Sementara itu pendapatan sebesar Rp260 juta per bulan.

Kondisi seperti ini membuat PDAM Bartim memerlukan suntikan dana melalui dana hibah dari Pemerintah Daerah.

Struktur organisasi PDAM Bartim yang mengacu pada Perda Kabupaten Bartim nomor 2/2004 dan Permendagri nomor 2/2007 secara otomatis gugur dengan produk hukum lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017.

Hendroyono juga melihat kejanggalan dalam usulan penonaktifan diri. Dalam pengusulan harusnya ada rapat dewan pengawas yang terdiri dari minimal tiga angota dewan pengawas diantaranya Sekda, Asisten II, Kabag Ekonomi, PU, dan Kesra.

"Akhirnya penonaktifan tersebut bahkan dipertanyakan karena masih mengambang," katanya.

Hendroyono juga menegaskan, PDAM Bartim tidak pernah lagi membayarkan gaji Dewan Pengawas karena memang berdampak pada temuan.

"Makanya sebenarnya penonaktifan tersebut terkesan ada nuansa politik," bebernya.

Inspektorat Bartim belum bisa dikonfirmasi terkait hasil Riksus PDAM Bartim. Begitu juga terhadap pihak Pemerintah Kabupaten selaku pihak berwenang, dikarenakan cuti.

Pewarta :
Editor: Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar