Nilai tukar petani kalteng turun selama Mei 2018

id BPS Kalteng,NTP mei 2018,NTP Kalteng,Kepala BPS Kalteng Hanif Yahya

Nilai tukar petani kalteng turun selama Mei 2018

Kepala BPS Kalteng Hanif Yahya (Foto Antara Kalteng/Jaya W Manurung)

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani di Provinsi Kalimantan Tengah, Mei 2018 menurun dari 96,77 persen pada April 2018 menjadi 96,50 persen.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kemerosotan nilai tukar subsektor tanaman pangan 3,50 poin dan perikanan 1,09 persen, serta tanaman perkebunan rakyat 0,27 poin, kata Kepala BPS Kalteng, Hanif Yahya, Palangka Raya, Senin.

"Indeks harga yang diterima petani memang mengalami kenaikan sekitar 0,30 poin, tapi lebih rendah dibandingkan kenaikan harga harus dibayar yakni sebesar 0,66 poin," tambahnya.

Dari kelima subsektor nilai tukar petani, tertinggi berasal dari perikanan 107,58 persen, diikuti hortikultura 103,76 persen, peternakan 100,33 persen, tanaman pangan 94,45 persen, dan tanaman perkebunan rakyat 90,90 persen.

Hanif mengatakan selama Mei 2018, nilai tukar petani pada lima subsektor pertanian sebesar 96,50 persen, lebih rendah dibandingkan dengan nilai tukar usaha rumah tangga (NTUP) yang sebesar 104,73 persen.

"Terdapat selisih sekitar 8,23 poin, yang mengindikasikan tingkat reduksi kebutuhan konsumsi rumah tangga terhadap besarnya nilai tukar petani produsen," kata dia.

BPS Kalteng juga mencatat selama Mei 2018 di wilayah perdesaan terjadi inflasi 0,59 dipicu oleh kenaikan harga seluruh kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga, terutama sandang 0,79 persen, dan bahan makanan 0,72 persen.

Sedangkan laju inflasi 2,92 persen didominasi oleh kenaikan indeks harga kelompok bahan makanan 4,07 persen, kesehatan 3,69 persen, serta transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 2,31 persen.

"Inflasi tahun ke tahun pedesaan sekitar 3,81 persen, dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga kelompok perumahan, air, gas, dan bahan bakar 5,47 persen, kesehatan 5,19 persen, serta transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 4,61 persen," kata Hanif.