Amankan Pilkada Kalteng, polisi kerahkan 1.000 personel

id pilkada kalteng,Polisi kerahkan 1.000 personel amankan Pilkada Kalteng,Karo Ops Polda Kalteng Kombes Pol Rinto Djatmono

Karo Ops Polda Kalteng Kombes Pol Rinto Djatmono saat diwawancarai sejumlah awak media di Palangka Raya, Kamis (21/6/18). (Foto Antara Kalteng/Adi Wibowo)

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah akan mengerahkan 1.000 lebih personelnya untuk mengamankan jalannnya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan serentak di satu kota dan 10 kabupaten pada 27 Juni 2018 yang akan datang.

Dari 1.000 personel yang dilibatkan dalam penmgamanan pilkada tersebut juga sudah termasuk tiga Polres yang ikut memberikan bantuan pengamanan sesuai dengan zona yang sudah ditentukan oleh pihak pimpinan setempat korps coklat itu. 

"Besok rencananya pada hari Jumat (22/6/18) pagi akan digelar pergeseran personel yang terlibat dalam pengamanan pilkada di satu kota dan 10 kabupaten yang menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut," kata Kepala Biro Operasi Polda Kalteng Kombes Pol Rinto Djatmono di Palangka Raya, Kamis. 

Rinto menjelaskan, tiga polres yang daerahnya tidak melaksanakan pilkada seperti Polres Kotawaringin Timur, Polres Kotawaringin Barat dan Polres Barito Selatan untuk personelnya diperbantukan untuk melakukan pengamanan di kabupaten terdekat dengan daerahnya.

Hal ini tidak lain guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang sifatnya dapat menganggu kamtibmas di daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah. 

"Saya harapkan para kandidat menjelang hari H pemilihan kepala daerah jangan sampai terlibat saling gesek-mengesek sehingga membuat situasi panas di daerah setempat, sehingga masyarakat yang nantinya akan menjadi korbannya. Personel kami tetap akan menindak tegas bagi oknum masyarakat yang berani membuat onar sehingga kondisi menjadi tidak aman," bebernya. 

Selain personel yang dikerahkan, pihaknya mengatakan, semua armada baik itu roda empat dan roda dua yang jumlahnya ratusan juga di kerahkan, untuk mempermudah anggota mengendalikan situasi di daerah yang melaksanakan pesta demokrasi. 

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menindak tegas bagi oknum masyarakat yang melakukan politik uang. Pasalnya sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa politik uang itu adalah suatu pelanggaran dalam pesta demokrasi. 

"Kalau ada unsur pidananya tentu kami akan segera tindak tegas, sedangkan mengenai praktik uang kami akan serahkan ke Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu). Gakkumdu lah yang nantinya akan memilah apakah itu pelanggaran administrasi atau ada unsur pidananya, dan mereka lah yang berhak," ucapnya.

Rinto menginformasikan, sampai saat ini situasi di satu kota dan 10 kabupaten yang melaksanakan pilkada saat ini masih aman dan tidak ada gangguan. 

"Untuk wilayah Kabupaten Kapuas masih aman dan tidak ada gangguan kamtibmas, hanya saja daerah tersebut tetap menjadi perhatian kami untuk sementara ini sampai hari H nanti," tandasnya.

Pewarta :
Editor: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar