Sementara di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalteng, suasana rawan konflik sudah terasa jauh sebelum adanya penetapan pasangan calon (Paslon). Bahkan, beberapa kalangan menganggap Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kapuas sangat rawan, karena hanya diikuti dua paslon, dan sama-sama pernah bertarung sengit di tahun 2012.
Ben Brahim S Bahat berpasangan dengan Muhajirin di Pilkada 2012 berhasil mengalahkan HM Mawardi-Herson Barthel Aden selaku petahana. Sedangkan di Pilkada 2018, Mawardi menggandeng Muhajirin (mantan wakil bupati) kembali menantang Ben Brahim-Nafiah Ibnoor selaku petahana.
Bahkan Mawardi-Muhajirin di Pilkada 2018 nyaris tak bisa mencalonkan karena dukungan kursi dari Partai Politik dianggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tidak memenuhi syarat.
Ratusan pendukung Paslon ini marah dan menggeruduk kantor KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kapuas. Namun, berkat kesigapan dan pendekatan apik Polres Kapuas dibantu Polda Kalteng, suasana di Kabupaten itu berangsur kondusif. Anggapan rawannya Pilkada Kapuas pun berhasil ditepis.
"Mawardi-Muhajirin dan Ben-Nafiah sudah sepakat melaksanakan Pilkada damai dan sejuk. Siapa yang kalah harus berlapang dada, dan pemenang jangan besar kepala," kata Kapolres Kapuas AKBP Sachroni Anwar sesudah melakukan pendekatan kedua belah pihak.
Melihat dua kasus berbeda tempat ini mengingatkan sekaligus bukti peran dan keberadaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bukan sekedar pelengkap, namun sangat vital dalam memastikan pelaksanaan pilkada tahun ini berlangsung damai dan tertib.
Penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, para tokoh dan seluruh elemen masyarakat di Provinsi Kalteng menaruh harapan besar terhadap kepolisian. Tanpa peran dan keberadaan Polri, pelaksanaan Pilkada di satu kota dan 10 kabupaten di Kalteng rawan konflik.
Apalagi, Kapolri jenderal polisi Tito Karnavian, saat berkunjung ke Mapolda Kalteng mewanti-wanti provinsi ini rentan terhadap konflik. Di provinsi ini sudah pernah terjadi konflik etnis dan pertarungan politik berujung konflik. Bahkan, pembakaran sejumlah sekolah dasar (SD) yang telah berhasil diungkap kepolisian pun bernuansa politik.
Demi memberikan serta memastikan Pilkada berlangsung lancar, aman dan kondusif, dua pertiga personel tersebar di 14 Polres dan Polda Kalteng pun dikerahkan. Anjing pelacak, water cannon, 38 kapal jenis Rigid Inflatable Boat (RIB) dan Hovercraft hingga Rubber Boot, serta peralatan lainnya juga diikutsertakan.
Kapolda Kalteng Brigjen Pol Anang Revandoko secara konsisten memerintahkan personelnya rutin berlatih, serta mengadakan simulasi menangani aksi unjuk rasa dan teror yang mungkin terjadi akibat ketidakpuasan terhadap hasil perhitungan dan penetapan pemenang Pilkada.
Pengawasan secara ketat di berbagai tempat, khususnya tempat ibadah pun tidak luput dari perhatian. Personel kepolisian bahkan diperintahkan untuk selalu ikut beribadah di tempat ibadah setiap waktu. Tugas ini dilakukan agar tidak terjadi politisasi tempat ibadah.
Polda Kalteng juga telah menginisiasi penandatanganan Nota Kesepahaman antara KPU, Bawaslu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng, dan Korem 102 Panju Panjung. Dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh elemen masyarakat juga digalang untuk ikut mengawal pilkada.
"Tujuannya agar pilkada lancar, aman, damai dan tertib," kata Anang Revandoko.
Pengamanan daring
Kepolisian tidak hanya fokus mengamankan dunia nyata, tapi juga dalam jaringan (daring) atau 'dunia maya'. Pengamanan daring sangat penting karena rawan dimanfaatkan untuk menyebar kabar bohong atau hoax, ujaran kebencian, saling cela, isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), teror, intimidasi dan lainnya.
Jika kepolisian tidak serius mengamankan daring ini, perpecahan di kalangan masyarakat sangat mungkin terjadi. Pengalaman Pilkada di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 menjadi salah satu contohnya. Pilkada itu tidak hanya membuat masyarakat DKI Jakarta terpecah, tapi menular hampir di sejumlah provinsi di Indonesia.
Sebagai upaya mengamankan daring tersebut, kepolisian telah membentuk satuan tugas (satgas) anti hoax, cyber troop, dan cyber crime police yang berada di command center di seluruh Polres dan Polda se-Kalteng. Satgas ini melaksanakan patroli di daring selama 24 jam tanpa henti.
"Kalau ada ditemukan menyebarkan kabar bohong, ujaran kebencian, isu SARA dan lainnya, langsung ditindak tegas. Tidak ada kompromi," kata Kapolres Palangka Raya, AKBP Timbul Siregar.
Pilkada serentak tahun 2018 di Kalteng diselenggarakan di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Barito Timur, Barito Utara, Murung Raya, Gunung Mas, Katingan, Seruyan, Lamandau dan Sukamara.
Tugas ini berat, bahkan dibutuhkan stamina prima dari seluruh personel kepolisian agar Pilkada aman, damai dan tertib terwujud. Sebab, pelaksanaan Pilkada, khususnya pemungutan suara, berdekatan dengan perayaan Idul Fitri tahun 2018.
"Peran dan keberadaan Polri bukan sekedar menciptakan suasana kondusif, tapi juga dalam hal penyidikan dan penyelidikan terkait pelanggaran hukum yang mungkin terjadi selama berlangsungnya Pilkada," kata Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi.
Pernyataan ini karena kepolisian merupakan salah satu unsur yang tergabung di Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) selain Bawaslu/Panwaslu dan Kejaksaan.
Apabila ada indikasi politik uang, intimidasi terhadap masyarakat agar memilih paslon tertentu, pemalsuan kertas suara, dan pelanggaran Pilkada lainnya, maka tugas tim Gakkumdu lah yang memprosesnya. Tanpa bukti yang kuat, tentu sangat sulit untuk memproses berbagai pelanggaran tersebut. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan dan keahlian untuk penyidikan dan penyelidikan. Keahlian itu dimiliki personel kepolisian.
Meski begitu, semua pihak pasti meyakini bahwa profesionalitas dan loyalitas personel kepolisian akan mampu mengemban tugas dan amanah yang telah diberikan. Apalagi, kebersamaan dan kekompakan solidaritas TNI-Polri sekarang ini semakin menguat.
Kebersamaan Polri-TNI ini bahkan tidak hanya membuat pilkada aman dan damai, tapi juga memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya, serta terlaksananya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).
Pemimpin yang terpilih pun hasil proses demokratis tanpa tekanan luar dan berkualitas.
