Kotim segera miliki sirkuit balap motor

Sampit (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, merealisasikan pembangunan sirkuit "road race" untuk menyalurkan bakat pecinta balap motor di daerah ini.

"Tahun ini mulai lelang perencanaannya. Pembangunannya dilakukan bertahap. Mudah-mudahan tahun 2019 sudah dimulai pembangunan fisiknya," kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kotawaringin Timur, Najmi Fuadi di Sampit, Jumat.

Sirkuit balap motor tersebut rencananya dibangun di Jalan Jenderal Sudirman Sampit. Pemerintah daerah sudah lama menyiapkan lahan karena di kawasan itu memang juga akan dibangun fasilitas olahraga lainnya karena dijadikan sport center.

Pembangunan sirkuit diperkirakan membutuhkan biaya hingga Rp25 miliar dengan sistem tahun jamak selama tiga tahun. Untuk tahap awal, ada sekitar Rp5 miliar total dana yang akan dikucurkan.

Berdasarkan dokumen yang diumumkan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kotawaringin Timur, saat ini ada empat kegiatan terkait rencana pembangunan sirkuit yang dimuat dalam pengumuman lelang jasa konsultasi badan usaha.

Yakni penyusunan dokumen lingkungan UKL/UPL dengan harga Rp149,1 juta, penyusunan dokumen studi kelayakan Rp150 juta, perencanaan Rp150 juta dan reviewe rencana induk pembangunan sirkuit road race Rp200 juta.

Pembangunan sirkuit tersebut merupakan jawaban pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda. Sirkuit itu akan menjadi sarana pengembangan bakat atlet balap motor.

Potensi prestasi balap motor di Kotawaringin Timur sangat besar. Selama ini sudah banyak prestasi ditorehkan meski belum memiliki sirkuit tempat latihan refresentatif.

Pembangunan sirkuit juga untuk mengatasi aksi balapan liar di jalan raya yang membahayakan masyarakat.

"Mudah-mudahan saja tidak ada kendala sehingga sirkuit itu bisa segera terwujud. Mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan prestasi olahraga balap motor di daerah kita," harap Najmi.

Saat ini semua persiapan terus dilakukan. Terkait status lahan, Najmi menegaskan tidak ada kendala karena lahan tersebut merupakan lahan milik pemerintah daerah.