DPRD desak Pemprov bentuk tim terpadu evaluasi PBS 'nakal'

id DPRD Kalteng,wakil ketua komisi B DPRD Kalteng,HM Asera

DPRD desak Pemprov bentuk tim terpadu evaluasi PBS 'nakal'

Ketua Fraksi KBPP DPRD Kalteng, HM Asera. (Foto AntaraKalteng/Jaya W Manurung)

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, HM Asera mendesak pemerintah provinsi segera membentuk tim terpadu bertugas mengevaluasi perusahaan besar swasta yang dianggap 'nakal'.

Tim terpadu yang dibentuk itu jangan hanya dari lingkungan Pemerintah Provinsi tapi juga dari Lembaga DPRD, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI, kata Asera di Palangka Raya, kemarin.

"Setelah tim terbentuk, PBS yang dievaluasi pun bukan hanya terkait kelengkapan perizinan, tapi juga apakah sudah merealisasikan plasma, menyediakan dan melaksanakan corporate social responsibility (CSR), serta perlindungan tenaga kerja," tambahnya.

Menurut pensiuan polisi ini, PBS 'nakal' jangan diberikan kesempatan sedikitpun beraktivitas di Kalteng. Sebab, dampaknya tidak hanya merugikan daerah dan habisnya sumber daya alam (SDA), tapi juga menunjukkan ketidaktegasan pemerintah.

Dia mengatakan PBS apapun yang dianggap nakal, harus ditindak tegas. Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa pemerintah melakukan pembiaran.

"Tidak perduli siapa di 'belakang' PBS itu, mau penjabat negara, oknum aparat, atau siapapun itu, tindak tegas semua. Jangan takut. Kita sudah terlalu sabar selama ini melihat PBS 'nakal' bebas beraktivitas," kata Asera.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini menyebut, SDA daerah ini hanya dimanfaatkan oleh sejumlah PBS untuk mencari keuntungan. Bagaimana nasib dan kondisi daerah serta masyarakatnya, sejumlah PBS seakan tidak perduli.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, bukti ketidakpedulian sejumlah PBS itu terlihat dari tidak ada pabrik yang dibangun di Kalteng. Tenaga kerja yang direkrut pun mayoritas dari daerah lain. Masyarakat yang tinggal di sekitar areal PBS pun masih banyak tidak sejahtera.

"Jadi, saya mendesak Pemprov membentuk tim terpadu untuk mengevaluasi PBS 'nakal'. Bahkan saya mendukung Gubernur Kalteng menindak tegas PBS 'nakal' itu," demikian Asera.