Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, HM Asera mendesak pemerintah provinsi segera membentuk tim terpadu bertugas mengevaluasi perusahaan besar swasta yang dianggap 'nakal'.
Tim terpadu yang dibentuk itu jangan hanya dari lingkungan Pemerintah Provinsi tapi juga dari Lembaga DPRD, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI, kata Asera di Palangka Raya, kemarin.
"Setelah tim terbentuk, PBS yang dievaluasi pun bukan hanya terkait kelengkapan perizinan, tapi juga apakah sudah merealisasikan plasma, menyediakan dan melaksanakan corporate social responsibility (CSR), serta perlindungan tenaga kerja," tambahnya.
Menurut pensiuan polisi ini, PBS 'nakal' jangan diberikan kesempatan sedikitpun beraktivitas di Kalteng. Sebab, dampaknya tidak hanya merugikan daerah dan habisnya sumber daya alam (SDA), tapi juga menunjukkan ketidaktegasan pemerintah.
Dia mengatakan PBS apapun yang dianggap nakal, harus ditindak tegas. Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa pemerintah melakukan pembiaran.
"Tidak perduli siapa di 'belakang' PBS itu, mau penjabat negara, oknum aparat, atau siapapun itu, tindak tegas semua. Jangan takut. Kita sudah terlalu sabar selama ini melihat PBS 'nakal' bebas beraktivitas," kata Asera.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini menyebut, SDA daerah ini hanya dimanfaatkan oleh sejumlah PBS untuk mencari keuntungan. Bagaimana nasib dan kondisi daerah serta masyarakatnya, sejumlah PBS seakan tidak perduli.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, bukti ketidakpedulian sejumlah PBS itu terlihat dari tidak ada pabrik yang dibangun di Kalteng. Tenaga kerja yang direkrut pun mayoritas dari daerah lain. Masyarakat yang tinggal di sekitar areal PBS pun masih banyak tidak sejahtera.
"Jadi, saya mendesak Pemprov membentuk tim terpadu untuk mengevaluasi PBS 'nakal'. Bahkan saya mendukung Gubernur Kalteng menindak tegas PBS 'nakal' itu," demikian Asera.
Berita Terkait
Penyediaan modal investasi dari OYO bagi mitra untuk standarisasi properti
Kamis, 28 Maret 2024 17:55 Wib
SPBU jual pertalite dicampur pewarna serupa pertamax
Kamis, 28 Maret 2024 17:54 Wib
Jokowi sebut jumlah pemudik tahun ini capai 190 juta orang
Kamis, 28 Maret 2024 17:51 Wib
Pensiunan PNS Barito Utara ini akui Program JKN banyak manfaat
Kamis, 28 Maret 2024 16:35 Wib
Satlantas periksa kelayakan bus PO di Palangka Raya jelang Idul Fitri
Kamis, 28 Maret 2024 16:18 Wib
BUMN apresiasi Kejagung bongkar kasus PT Timah
Kamis, 28 Maret 2024 16:12 Wib
RI pastikan pulangkan 6 ABK WNI yang tenggelam di Jepang
Kamis, 28 Maret 2024 16:10 Wib
Barito Utara tetapkan zakat fitrah Rp37.500 sampai Rp65.000/jiwa
Kamis, 28 Maret 2024 16:06 Wib