Legislator ingatkan tahun 2018 Kalteng rawan terjadi kabut asap

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2018 rawan terjadi kabut asap, karena musim kemarau diprediksi lebih panjang dan kering dibanding tahun 2016 dan 2017.

Kondisi itu harus disikapi secara serius oleh semua pihak agar bencana kabut asap seperti tahun 2015 tidak terjadi lagi, kata Anggota DPRD Kalteng, Duwel Rawing, di Palangka Raya, Senin.

"Kita tahu bersama di tahun 2015 kabut asap sangat pekat terjadi di Kalteng. Tahun itu kan musim kemaraunya juga sangat panjang dan kering. Kondisi itu terulang lagi di tahun 2018. Jadi, bukan tidak mungkin terjadi lagi kabut asap di tahun ini," ucapnya.

Mantan Bupati Katingan dua periode ini pun menyarankan, Pemerintah se-Kalteng bersama kepolisian dan TNI meningkatkan pengawasan di lahan dan hutan rawan terbakar. Bahkan, himbauan waspada kebakaran hutan dan lahan harus sudah disebarluaskan.

Dia mengatakan, himbauan disebarluaskan tersebut pun perlu dicantumkan sanksi tegas kepada pihak manapun yang membakar lahan dan hutan. Setelah itu dilakukan, maka pihak manapun yang membakar lahan dan hutan wajib ditindak tegas.

"Jangan ada kompromi dalam menindak. Mau itu perseorangan atau koorporasi, tindak semua. Kalau perlu dipublikasikan ke publik pihak-pihak yang tertangkap membakar lahan. Jadi ada efek jera terhadap yang lain," kata Duwel.

Anggota Komisi C DPRD Kalteng ini pun mengapresiasi bantuan helicopter water bombing yang akan disediakan Pemerintah Pusat. Keberadaan helikopter itu sangat penting untuk membantu memantau sekaligus memadamkan lahan atau hutan yang terbakar.

Meski begitu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku bingung dengan nasib petani di Kalteng. Sebab, setiap reses ke sejumlah kabupaten, petani mengeluhkan larangan membakar menimbulkan kesulitan dalam membuka lahan.

Dia mengatakan, satu sisi harus dicegah terjadinya kabut asap akibat kebakaran hutan. Tapi di sisi lain, ada nasib petani yang kesulitan membersihkan lahan tanpa bakar.

"Apalagi sampai sekarang kan belum ada solusi dari pemerintah kepada petani terkait membersihkan lahan tanpa bakar. Saya kira perlu ada solusi terbaik dari masalah ini," demikian Duwel.