TPP Kalteng Berkah dorong Pemkab Kobar miliki pelabuhan

id Kabupaten Kobar,TPP Kalteng berkah,pelabuhan di kotawaringin barat,pelabuhan di kobar,pangkalan bun

Anggota TPP Kalteng Berkah, Rahmadi G Lentam (berdiri di mimbar) berikan sambutan di kegiatan Paparan Program Strategis Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat, di Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Selasa (17/7/2018). (foto Antaranews Kalteng/Hendri Gunawan).

Pemkab sebenarnya sudah memiliki masterplan dan rencananya akan mulai dipersiapkan serta dilaksanakan pada tahun 2019. Lokasi pelabuhan yang akan dimiliki dan dikelola Pemkab Kobar yakni di Pelabuhan RORO Kecamatan Kumai
Pangkalan Bun (Antaranews Kalteng) - Tim Percepatan Pembangunan Kalteng Berkah Provinsi Kalimantan Tengah, meminta Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas memiliki dan mengelola pelabuhan.

Permintaan ini karena pelabuhan yang selama ini dimiliki dan dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kurang memberikan kontribusi terhadap daerah, kata Anggota TPP Kalteng Berkah, Rahmadi G Lentam, usai mengikuti paparan program strategis pembagunan Kabupaten Kobar, di Aula Kantor Bupati Kobar, Selasa.

"Ambil contoh Pelindo III, kontribusi secara nyata kepada daerah itu nyaris tidak ada. Kalau dalam bentuk ke pusat dari hasil PNBP, ya itu panjang prosesnya untuk kembali ke daerah," tambahnya.

Melihat permasalahan tersebut, Kobar layak memiliki pelabuhan sendiri yang dikelola langsung oleh BUMD, sehingga berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Apabila hal itu dapat dilaksanakan, Pemerintah Provinsi Kalteng siap mengalokasikan dana, bahkan juga akan membawa sampai ke Pemerintah Pusat.

Dia mengatakan, tantangan memiliki dan mengelola sendiri pelabuhan ketika urusan politik menjadi pertimbangan utamanya. Sebab, provinsi Kalteng hanya menyumbang empat koma sekian persen suara tingkat nasional, sehingga di tahun tahun politik anggaran yang mestinya untuk Kalteng, dialihkan ke provinsi lain lebih potensial jumlah penduduknya. 

"Ini yang tidak benar. Pola sumber daya alam kita jelas, Kalteng menjadi provinsi terluas kedua di Indonesia dan terkaya, tapi tidak kembali ke daerah ini. Ini yang sangat memprihatinkan," ucap Rahmadi.

Pria yang berprofesi sebagai pencara ini menyebut, bagaimana daerah dapat melaksanakan pembagunan, memberikan kewajiban pelayanan dasar atau non dasar atau pilihan ataupun berinovasi serta melakukan kegiatan strategis tanpa adanya anggaran memadai.

"Beberapa hal termasuk percepatan pembagunan seperti yang kami sampaikan dalam paparan tadi, diantaranya pembagunan jalan dari Pangkalan Bun ke Kotawaringin Lama (Kolam), kemudian jalan menuju pelabuhan RORO itu juga yang sedang kita prioritaskan untuk bersinergi dengan Pemkab Kobar," kata Rahmadi.

Sementara itu, Bupati Kobar, Hj Nurhidayah menyatakan, Pemkab sebenarnya sudah memiliki masterplan dan rencananya akan mulai dipersiapkan serta dilaksanakan pada tahun 2019. Lokasi pelabuhan yang akan dimiliki dan dikelola Pemkab Kobar yakni di Pelabuhan RORO Kecamatan Kumai.

"Semoga masterplan yang telah dibuat dapat direalisasikan secepatnya. Kami juga berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalteng dalam merealisasikannya," kata Nurhidayah.

Pewarta :
Editor: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar