Sebagian nelayan Kotim belum tempati rumah relokasi karena ini

id Sebagian nelayan Kotim belum tempati rumah relokasi karena ini,Ujung Pandaran,Bupati,Supian Hadi

Sebagian nelayan Kotim belum tempati rumah relokasi karena ini

Sebagian rumah bantuan pemerintah pusat untuk nelayan Desa Ujung Pandaran di lokasi relokasi, belum ditempati nelayan setempat. (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (Antaranews Kalteng) - Relokasi perkampungan nelayan Desa Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, belum tuntas karena masih banyak keluarga yang enggan menempati rumah di lokasi baru dengan berbagai alasan.

"Sebenarnya warga bukannya tidak mau pindah ke sini, tapi karena fasilitasnya belum memadai sehingga cukup menghambat aktivitas warga. Lokasi dari sini ke pantai kan tidak dekat," kata Sumarni warga Desa Ujung Pandaran, Minggu.

Tahun 2016 lalu, pemerintah pusat menyelesaikan pembangunan 88 unit rumah di lokasi relokasi. Perumahan itu disiapkan untuk nelayan yang rumahnya sudah dibongkar maupun rawan ambruk akibat tergerus abrasi pantai.

Hingga saat ini, ternyata masih banyak nelayan yang belum menempati rumah tersebut. Padahal pemerintah sudah membangun rumah yang representatif.

Diperkirakan masih ada lebih dari 20 rumah yang belum ditempati. Akibatnya rumah-rumah tersebut tidak terawat dan halamannya ditumbuhi rumput.

Sumarni menyebutkan, beberapa keluarga nelayan belum menempati rumah-rumah tersebut karena sarana pendukung belum dibangun. Di antaranya pengerukan alur anak sungai dan pembangunan dermaga di kawasan perumahan itu.

Belum dibangunnya dermaga membuat nelayan harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju pantai ketika berangkat dan pulang melaut.

Sumarni mengaku bersedia pindah dan menempati rumah di lokasi relokasi karena ingin cepat menata rumahnya. Pertimbangannya, cepat atau lambat mereka harus pindah ke rumah di lokasi relokasi tersebut.

"Saya sudah enam bulan pindah ke sini. Dengan kondisi saat ini, sebenarnya masih enak di sana (pantai) karena fasilitas di sini masih terbatas. Tapi, ya sudahlah karena nanti tetap harus pindah," kata Sumarni.

Sumarni mengaku menerima rumah bantuan pemerintah itu secara gratis. Dia juga mendapat bantuan biaya pembongkaran rumahnya di pinggir pantai karena ada sebagian bahan yang bisa dimanfaatkan sehingga harus dibongkar perlahan.

Di lokasi relokasi, setiap kepala keluarga yang menempati rumah tipe 36. Lahannya cukup luas yaitu ukuran 15x30 meter, sementara perumahan tipe 36 di kawasan kota hanya memiliki lahan dengan luas 10x15 meter.

Luasnya sisa lahan di belakang rumah memungkinkan warga memanfaatkannya untuk usaha sampingan seperti membuat kolam ikan, beternak unggas atau menanam sayur. Bahkan di perumahan relokasi itu sudah ada yang mendirikan bangunan budi daya sarang burung walet.

"Mudah-mudahan saja sarana-sarana pendukung cepat dibangun supaya semua mau pindah ke sini sehingga perumahan ini ramai," harap Sumarni.

Bupati H Supian Hadi mengatakan, pemerintah daerah akan kembali mengusulkan bantuan pembangunan rumah di lokasi relokasi tersebut. Dia meminta semua nelayan segera menempati seluruh rumah yang sudah tersedia.

"Syarat usulan itu kan, rumah-rumah yang ada itu ditempati dulu. Seandainya tahun lalu sudah ditempati semua, insya Allah tahun ini bisa dibangun lagi. Kini masyarakat mulai merasakan dampak abrasi dan mungkin menyadari bahwa abrasi akan membahayakan rumah dan nyawa mereka misalnya terjadi malam hari," kata Supian.

Terkait fasilitas di perumahan relokasi, Supian mengatakan, tahun 2019 nanti ada pembangunan sarana pendidikan mulai tingkat pendidikan anak usia dini hingga SMP. Supian mengaku sudah meminta kepala desa dan camat untuk menyiapkan lahannya.?

Selain itu, ada pembangunan mushala, ruang terbuka hijau, tempat pembuangan sampah, angkutan sampah, dermaga, pabrik es mini, pasar, sarana olahraga dan lainnya. Ada 12 satuan organisasi perangkat daerah yang nantinya melaksanakan program di perumahan nelayan tersebut.

Perumahan nelayan tersebut juga akan ditata dengan menarik karena sekaligus akan dijadikan desa wisata. Harapannya, program ini akan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat dan pengembangan pariwisata daerah.

Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotawaringin Timur, total ada 326 rumah di bibir pantai yang harus direlokasi, sementara rumah yang sudah tersedia di lokasi relokasi, baru 88 unit. Setelah semua sudah direlokasi, kawasan pantai rencananya akan ditata sepenuhnya untuk pengembangan pariwisata daerah.