Dalam siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untu Iran di Teheran, Rabu, disebutkannya pertemuan Menteri Yohana dengan Menteri Kehakiman Iran, Alireza Avayi, membahas perbandingan hukum perlindungan anak di kedua negara.
Menteri Yohana menyampaikan keberhasilan Kementeriannya untuk mengesahkan UU Perlindungan Anak No 1 tahun 2016 yang mengatur hukuman berat terhadap pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak.
Sementara itu Menteri Kehakiman Iran menyambut baik penandatangan MOU antara Menteri PPPA RI dengan Wapres Iran yang juga mengangkat isu perlindungan anak.
Kemudian dalam pertemuan berikutnya dengan Penasehat Khusus Presiden Urusan Hak-hak Warga Negara, Shahindokht Molaverdi yang juga seorang akademisi dan feminis Iran, Menteri Yohana membahas rencana implementasi MoU yang telah ditandatangani Menteri PPPA RI dengan Wapres Iran Urusan Perempuan dan Keluarga pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018.
"MoU terutama ditujukan untuk memajukan hak-hak dan perlindungan anak dan perempuan, pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga," kata Menteri Yohana.
Seluruh rangkaian pertemuan diakhiri dengan pertemuan antara Menteri Yohana dengan Menteri Tenaga Kerja dan Sosial Iran, Ali Rabiei.
Menteri Yohana menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Iran dengan adanya pembentukan hotline dan counseling genetik.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Kementerian PPPA merupakan Kementerian yang bersifat koordinatif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, saat ini Indonesia juga merupakan salah satu negara percontohan 50-50. Pengesahan UU Perlindungan Anak No 1 tahun 2016 tentang aturan hukuman berat terhadap pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak sudah mulai diterapkan.
Fokus utama kedua belah pihak adalah melakukan pemberdayaan perempuan untuk menjadi kepala keluarga atau pencari nafkah utama, perlindungan anak dan perempuan dari segala tindak kekerasan termasuk di dalam media digital.
Baik Kementerian Kehakiman, Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial Iran serta Kantor Penasehat Khusus Presiden Iran, ketiganya mengapresiasi dan memberikan dukungannya untuk turut mengimplementasikan MOU.
Mendampingi Menteri Yohana selama rangkaian kegiatan di Iran, Duta Besar RI Bapak Octavino Alimuddin menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Menteri PPPA RI ke Iran dapat berjalan dengan baik, lancar dan mencapai tujuan.
Dengan ditandatanganinya MOU tentang perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga, merupakan capaian tersendiri dan perlu diimplementasikan segera. Diharapkan, pertemuan Menteri PPPA RI dengan sejumlah Menteri dan pejabattinggi Iran lainnya dapatmeningkatkan kerja sama erat antara kedua negara di bidang pemajuan perempuan, perlindungan anak serta ketahanan keluarga.
MOU RI-Iran
Pada Senin (30/7/2018) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise dan Wakil Presiden Iran urusan Perempuan dan Keluarga, Y.M. Masoumeh Ebtekar menandatangani MoU on Women Empowerment, Child Protection and Family Resilience, yang disaksikan Dubes RI untuk Iran, Octavino Alimudin dan para pejabat Iran.
MoU tersebut merupakan hasil pertemuan sebelumnya antara Menteri Yohana dengan Wapres Ebtekar pada pertemuan keduanya di Mashaad, Iran pada 27 April 2017 dan di Jakarta pada 1 Mei 2018.
Isi dalam nota kesepahaman itu antara lain perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan danpelecehan termasuk pengaruh media digital dan lain-lain, keterlibatan perempuan dalam politik, penguatan ekonomi bagi kesejahteraan perempuan dan anak-anak melalui pemberdayaan dan penyediaan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai serta penguatan keluarga melalui sejumlah program family resilience.
