Banyak pengurus KONI Kotim akan mundur setelah Porprov?

id Banyak pengurus KONI Kotim akan mundur setelah Porprov?,Najmi Fuadi

Banyak pengurus KONI Kotim akan mundur setelah Porprov?

Suasana rapat KONI Kotim membahas persiapan menghadapi Porprov Kalteng, beberapa waktu lalu. (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (Antaranews Kalteng) - Sebagian pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur, diperkirakan akan mengundurkan diri setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah pada Oktober 2018.

"Setelah porprov, tidak ada lagi yang rangkap jabatan. Baik itu Sekda, kepala dinas, anggota DPRD dan yang digaji oleh negara, tidak boleh lagi merangkap menjadi pengurus olahraga. Itu melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional," kata Sekretaris KONI Kotawaringin Timur Najmi Fuadi di Sampit, Rabu.

Najmi menjelaskan, Menteri Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan kepada semua pejabat publik mengelola organisasi olahraga yang dibiayai oleh negara. Padahal saat ini sebagian pengurus KONI dan sejumlah cabang olahraga di Kotawaringin Timur berstatus pegawai negeri sipil yang sudah memiliki jabatan dan pejabat publik.

Beberapa di antaranya Ketua KONI Halikinnoor yang menjabat Sekretaris Daerah, Sekretaris KONI Najmi Fuadi yang menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Wakil Sekretaris KONI Raihansyah yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, serta pejabat-pejabat lainnya.

Jika tetap ngotot menjadi pengurus olahraga, maka pejabat tersebut harus menghadapi risiko hukum. Hal itu tentu saja bukan pilihan yang diinginkan para pegawai negeri sipil.

Alasan itulah yang membuat Najmi sangat yakin bahwa pejabat yang menjadi pengurus KONI dan cabang olahraga, akan mengundurkan diri dari jabatannya. Artinya, akan terjadi perubahan besar dalam kepengurusan olahraga di daerah, sehingga nantinya diperlukan rapat KONI untuk membahas dan menyelesaikan masalah itu.

"Itu aturan baku. Bagi yang ngotot, kalau mau berurusan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), silakan. Nanti harus ada pemilihan pengurus baru. Kita pilih mereka yang hobi olahraga, didukung semua pihak, serta tidak rangkap jabatan," tambah Najmi.

Najmi menilai ada hal positif yang dipetik dari kondisi ini. Yakni kepengurusan olahraga diserahkan kepada orang yang memang menekuni dan mencintai olahraga serta bisa menyiapkan waktu penuh untuk memajukan olahraga daerah.

Dia yakin banyak masyarakat yang mampu diberi amanah menjadi pengurus olahraga dan memajukan olahraga di daerah ini. Terkait kekhawatiran dukungan pemerintah daerah akan bekurang, Najmi menampiknya.

Dia yakin pemerintah daerah akan tetap mendukung penuh perkembangan dan prestasi olahraga daerah. Dengan ditangani pelaku olahraga, diharapkan seluruh olahraga di daerah ini akan semakin maju dan berprestasi.