BPS catat penduduk miskin di Kalteng turun 2.233 orang

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah per Maret 2018 sekitar 136.928 orang, turun sekitar 2.233 orang dibandingkan Maret 2017 yang mencapai 139.161 orang.

Penurunan penduduk miskin tersebut didapat setelah dilakukan pendataan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kata Kepala BPS Kalteng, Hanif Yahya, di Palangka Raya, Senin.

"Konsep ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran," beber dia.

Pada Maret 2018, komoditas makanan yang memberi sumbangan terbesar pada garis kemiskinan di Provinsi Kalteng adalah beras. Sedangkan, komoditas bukan makanan penyumbang kemiskinan terbesar yakni perumahan.

Dia mengatakan, garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.  Jadi besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhioleh garis kemiskinan.


"Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah penduduk miskin, tapi soal tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Artinya, kebijakan tentang program kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi hal tersebut," Hanif.

Sebelumnya, Asisten Adminstrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Yuas Elko, menegaskan. Bahwa program pemerintah, baik itu pusat dan daerah tetap harus dimaksimalkan meski disatu sisi jumlah penduduk miskin di Kalteng mengalami penurunan.

"Pemerintah sudah membuat regulasi dan kebijakan penanganan kemiskinan, yang secara teknis memuat informasi mengenai sebarannya (penduduk miskin, Red). Dari situ, basis data terpadu sangat diperlukan," ucapnya.

Penanggulangan kemiskinan di provinsi ini harus diawali dengan data yang akurat, sehingga segala macam bantuan pemerintah, baik itu bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat bisa langsung menyentuh sasaran.

"urusan kemiskinan ini masih menjadi tantangan pemerintah. Kita lihat terjadi penurunan angka, namun untuk program penanggulangan kemiskinan tetap tidak boleh dikurangi," kata Yuas.