Pelaksanaan pembangunan Seruyan dinilai tidak sesuai pembahasan

id dprd seruyan,pembangunan,tidak sesuai pembahasan,sopd

Pelaksanaan pembangunan Seruyan dinilai tidak sesuai pembahasan

Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Bambang Yantoko (Foto Antara Kalteng/Fahrian Adriannoor)

Kuala Pembuang (Antaranews Kalteng) - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah menyoroti pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat tidak sesuai dengan pembahasan yang telah disepakati sebelumnya.

"Ada banyak program yang telah ditetapkan saat pembahasan bersama DPRD namun pelaksanaannya justru berbeda di lapangan," kata anggota DPRD Seruyan, Bambang Yantoko di Kuala Pembuang, Senin.

Ia menambahkan, selain pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, nilai kegiatan yang direalisasikan juga banyak tidak sesuai dengan kesepakatan saat pembahasan anggaran.

Salah satu contoh pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program serta nilai yang disepekati adalah pembangunan Jalan Bakri Entong di Pembuang Hulu Kecamatan Hanau oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Seruyan.

"Semula disepakati pembangunan jalan sebesar Rp10 miliar namun realisasinya hanya sekitar Rp5 miliar. Dan ini hanya salah satu contoh, masih ada kegiatan lain yang nilai dan program berbeda dengan apa yang sudah disepakati," katanya.

Menurutnya, perubahan nilai dan pelaksanaan program di lapangan yang dilakukan secara sepihak oleh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) setelah disepakatinya anggaran bersama DPRD merupakan pelanggaran.

"Ini juga pelecehan bagi DPRD. Kalau apa yang sudah disepakati di Badan Anggaran (Banggar) bisa dirubah-rubah seenaknya buat apa ada pembahasan. Lebih baik eksekutif kerja sendiri, tidak perlu ada pembahasan dan persetujuan DPRD," katanya.

Anggota DPRD lainnya, M Aswin menambahkan, perubahan kegiatan yang dilakukan SOPD menjadi beban moral para legislator terhadap masyarakat, karena program yang direalisasikan berbeda dengan yang telah disampaikan kepada masyarakat.

"Pelaksanaan dan nilai kegiatan yang berbeda itu akhirnya menjadi pertanyaan masyarakat," katanya.

Ia menegaskan, ke depan pelaksanaan program dan nilai yang tidak konsisten dengan pembahasan tidak boleh terjadi. Karena hal itu dapat membuat pertanggungjawaban keuangan bermasalah dikemudian hari.

"Kalau ada kendala dalam pelaksanaan harusnya SOPD segera berkoordinasi dengan DPRD, bukan asal merubah kegiatan tanpa sepengetahuan DPRD," katanya.