DPRD dan Pemprov sepakat melanjutkan pembahasan APBD 2019

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Kalangan DPRD Kalimantan Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat, sepakat dapat memulai pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019.

Kesepakatan tersebut setelah mendengarkan berbagai penjelasan mengenai isi rancangan KUA dan PPAS APBD 2019, kata Ketua DPRD Kalteng, Renhard Atu Narang, saat memimpin rapat konsultasi Badan Anggaran (Banggar) dengan TAPD Kalteng, di Palangka Raya, Selasa (7/8/18).

"Jadi, APBD 2019 dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan tahap-tahap berikutnya. Pada 13 Agustus 2018, akan dilaksanakan rapat gabungan terkait APBD 2019," singkat Atu Narang.

Sementara itu, Ketua TPAD sekaligus Penjabat Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri, membenarkan rapat konsultasi rancangan KUA dan PPAS APBD 2019 sempat berlangsung alot, karena kalangan DPRD Kalteng banyak menyampaikan pertanyaan sekaligus masukan.

Dia mengatakan, ada keinginan dari kalangan DPRD Kalteng mengenai asumsi-asumsi pendapatan asli daerah (PAD) lebih ditingkatkan, termasuk mengingatkan agar sumbangan dari pihak ketiga sekalipun memiliki nilai, tetap tidak bisa dimasukkan ke stuktur APBD.

"Pada dasarnya pertanyaan dan masukan dari DPRD Kalteng dapat diterima dan cukup bagus bagi struktur APBD 2019. Tinggal nanti akan dilaksanakan rapat gabungan dengan seluruh Komisi di DPRD Kalteng," ucap Fahrizal.

Namun sebelum rapat gabungan, lanjut dia, rencananya Banggar DPRD dan TPAD Kalteng akan berkonsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Konsultasi tersebut untuk memastikan agar struktur pendapatan dan belanja yang dimasukkan dalam APBD 2019, tidak bermasalah dikemudian hari.

"APBD 2019 Kalteng rencananya berada dikisaran Rp5,3 triliun. Tapi angka itu masih dalam proses dikonsultasikan ke Kemendagri. Dan, kami mengapresiasi peran dan keseriusan DPRD Kalteng dalam membahas APBD 2019, termasuk APBD-P 2018," kata Fahrizal.