Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengatakan, penurunan angka kemiskinan di provinsi tersebut menjadi motivasi untuk terus bekerja keras agar penduduk miskin di provinsi ini benar-benar tidak ada.
"Urusan kemiskinan ini masih menjadi tantangan pemerintah. Kita lihat terjadi penurunan angka, namun untuk program penanggulangan kemiskinan tetap tidak boleh dikurangi," ucapnya di Palangka Raya, Senin (6/8/18).
Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalteng per Maret 2018 tercatat 136.928 orang, turun sekitar 2.233 orang dibandingkan Maret 2017 yang mencapai 139.161 orang.
Gubernur Sugianto Sabran mengaku seluruh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) selalu mengingatkan agar program yang disusun harus bertujuan mensejahterakan masyarakat, dan sinkron dengan program Pemerintah Pusat.
"Saya juga mengingatkan agar pelayanan SOPD kepada masyarakat terus ditingkatkan. Masyarakat jangan dipersulit dan harus dilayani dengan sungguh-sungguh," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Kalteng, Hanif Yahya, mengatakan, penurunan penduduk miskin di provinsi nomor dua terluas di Indonesia itu didapat setelah dilakukan pendataan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
"Konsep ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran," beber dia.
Pada Maret 2018, komoditas makanan yang memberi sumbangan terbesar pada garis kemiskinan di Provinsi Kalteng adalah beras. Sedangkan, komoditas bukan makanan penyumbang kemiskinan terbesar yakni perumahan.
Dia mengatakan, garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. ?Jadi besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan.
"Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah penduduk miskin, tapi soal tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Artinya, kebijakan tentang program kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi hal tersebut," kata Hanif.
Berita Terkait
Pemkab kembali lanjutkan sosialisasi program Jaga Desa di Kapuas Timur
Rabu, 27 Maret 2024 22:25 Wib
Pemkab Barito Timur dapat kouta 2.777 formasi CASN pada tahun 2024
Rabu, 27 Maret 2024 22:15 Wib
DPRD Murung Raya terima kunker DPRD Gunung Mas
Rabu, 27 Maret 2024 22:08 Wib
Kemenkumham Kalteng dan Pemkab Kapuas harmonisasi peraturan daerah
Rabu, 27 Maret 2024 22:01 Wib
Diperlukan langkah komprehensif menyelesaikan konflik pertanahan di Kalteng
Rabu, 27 Maret 2024 21:55 Wib
Divisi Keimigrasian lakukan Monev di Kanim Kelas I Non TPI Palangka Raya
Rabu, 27 Maret 2024 21:50 Wib
Oknum polisi penembak seorang warga Desa Bangkal didakwa pasal berlapis
Rabu, 27 Maret 2024 21:45 Wib
Pemprov Kalteng tentukan waktu pemberian THR ASN, berikut penjelasannya
Rabu, 27 Maret 2024 9:41 Wib