Legislator Kotim perlu tingkatkan pembinaan koperasi dan UKM

id dprd kotim,koperasi,ukm

Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jainudin karim. (Foto Antara Kalteng/Untung Setiawan)

Sampit (Antaranews Kalteng) - Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jainudin Karim menilai pemerintah kabupaten setempat perlu meningkatkan pembinaan koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

"Jumlah koperasi dan UKM ddaerah ini mencapai ratusan, namun sayangnya dari ratusan itu hanya beberapa saja yang bisa mengembangkan usahanya. Sementara ratusan lainnya mati suri karena tidak jelas bidang usahanya," katanya di Sampit, Jumat.

Ia berharap kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dengan memberikan pembinan secara rutin terhadap koperasi dan pelaku UKM tersebut.

Dengan adanya pembinaan dan perhatian dari pemerintah daerah diharapkan mereka bisa bertahan dan bersaing dengan yang lain.

"Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar mereka bisa membaca setiap peluang usaha dan bisa menguasai administrasi keuangan," ucapnya.

Jainudin mengemukakan sebagian koperasi dan pelaku UKM Kotawaringin Timur yang gulung tikar akibat bangkrut karena mereka tidak menguasai cara mengelola keuangan dan kurang jelinya melihat peluang pasar.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, Lies Fahimah dalam acara pelatihan koperasi dan UKM menyebutkan keaktifan koperasi secara umum menurun setiap tahunnya.

"Itu dilihat dari tingkat pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari tahun ke tahun," ujarnya.

Berdasarkan data yang diketahui koperasi dari tiga tahun terakhir mengalami penurunan.

Rinciannya, pada tahun 2016 ada 2.015 koperasi aktif dan?yang melaksanakan RAT sekitar 405 koperasi (16,16%).

Kemudian, tahun 2017 ada 2.515 koperasi aktif dan yang melaksanakan RAT sekitar 437 koperasi (17,37 %), serta pada tahun 2018 ada 2.532 koperasi aktif 2.532 dan yang melaksanakan RAT hanya 207 koperasi (12,23 %).

"Pelaksanaan RAT merupakan salah satu tolak ukur koperasi yang disebut aktif selama ini," terangnya.

Dia menambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, apabila tidak melaksanakan RAT selama 2 tahun berturut-turut, maka koperasi tersebut bisa diberikan surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat berwenang.

Pewarta :
Editor: Admin Kalteng
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar