Perkembangan perekaman KTP-e wajib dilaporkan setiap hari

id kalimantan tengah,kalteng,kepala disdukcapil kalteng,perekaman ktp-e di kalteng 2018

Kepala Disdukcapil Provinsi Kalteng, Brigong Tom Moenandaz. (Foto Antara Kalteng)

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, diwajibkan melaporkan perkembangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) setiap hari kepada Disdukcapil Provinsi.

Laporan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengetahui sudah sejauh mana perkembangan perekaman KTP-e di masing-masing kabupaten/kota, kata Kepala Disdukcapil Provinsi Kalteng, Brigong Tom Moenandaz, di Palangka Raya, Jumat.

"Bukan hanya itu, laporan juga sebagai bahan monitor dari provinsi yang nantinya disampaikan ke Pemerintah Pusat, khususnya Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," kata dia. 

Kebijakan mewajibkan seluruh Disdukcapil se-Kalteng sudah berjalan selama empat bulan terakhir, dan selalu dilaksanakan. Hanya, masih ada beberapa Disdukcapil yang kurang memperhatikan instrumen dalam proses penyampaian laporan.

Brigong mengakui, tidak ada sanksi bagi daerah yang berdasarkan laporan, ternyata hari itu sekali tidak ada melakukan perekaman dan percetakan. Meski begitu, apabila kondisi tersebut yang terjadi, maka akan langsung dikonfirmasi penyebabnya.

"Kalau dalam satu hari saja tidak merekam, apalagi tidak cetak, maka kami akan tanya kenapa. Apakah alatnya rusak, atau dalam satu hari itu tidak ada yang merekam, atau bagaimana. Fungisnya laporan itu tadi, kalau ada kendala bukan provinsi saja yang tahu, tapi pusat juga," beber dia.

Bukan hanya jumlah perekaman dan percetakan, dalam laporan itu, Disdukcapil kabupaten/kota se-Kalteng diwajibkan menyampaikan jumlah blangko yang tersisa. Misal, dalam laporan itu blangko dilihat sudah sedikit, maka secepatnya diusulkan ke Dirjen Dukcapil agar dilakukan penambahan.

"Jika sudah sisa 1.000 lembar blangko, harus langsung diusulkan penambahan. Tahapannya, dari kabupaten melalui provinsi, dilanjutkan ke ke pusat. Jadi, tidak ada lagi alasan kendala blangko kosong," demikian Brigong.

Pewarta :
Editor: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar