Perbaikan kantor Bupati Kotim diperkirakan membutuhkan dana sampai Rp90 miliar

Sampit (Antaranews Kalteng) - Kantor Bupati Kotawaringin Timur, Kalteng di Jalan Jenderal Sudirman Sampit rencananya akan diperbaiki agar lebih representatif dan menjadi salah satu ikon kebanggaan daerah.

"Saat ini kami sedang mengajukan anggaran. Diperkirakan membutuhkan biaya Rp80 miliar sampai Rp90 miliar. Kami akan membenahi dan memperbagus kantor serta halaman kantor," kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, Halikinnor di Sampit, Minggu.

Halikinnor menjelaskan, kantor bupati merupakan salah satu simbol daerah, sehingga tidak berlebihan jika dibuat lebih bagus dan menarik sehingga menjadi kebanggaan. Apalagi saat ini kondisinya memang mulai terdapat kerusakan dan diperlukan tambahan berbagai sarana untuk menunjang kegiatan pemerintah daerah seiring meningkatnya aktivitas pegawai.

Tahun lalu, dua bangunan baru di bagian belakang kantor bupati sudah dipergunakan. Sebagian pegawai sudah dipindah ke bangunan baru tersebut.

Bangunan utama kantor bupati yang ada saat ini rencananya akan dirobohkan, selanjutnya akan didirikan bangunan baru dengan posisi di lahan bagian belakang. Dengan begitu, halaman kantor bupati nantinya menjadi lebih luas.

Bahkan gedung DPRD Kotawaringin Timur yang lokasinya berdampingan dengan kantor bupati, rencananya akan dijadikan bagian kantor bupati. Ini akan membuat kantor bupati nantinya sangat luas dan bisa ditata lebih baik.

Selanjutnya gedung DPRD akan dibangun baru dengan lebih megah dan representatif di kawasan sekitar Bundaran Balanga di Jalan Jendera Sudirman. Di kawasan itu juga rencananya akan dibangun kantor Polres Kotawaringin Timur dan Kodim 1015 Sampit.

"Makanya kantor bupati saat ini tidak dicat atau dibenahi karena nanti akan dirobohkan. Nanti halamannya menjadi luas sehingga upacara HUT Kemerdekaan RI cukup di sini, tidak perlu lagi ke Stadion 29 November," kata Halikinnor.

Halikinnor belum bisa memastikan kapan rencana itu bisa diwujudkan. Dia mengakui, saat ini pemerintah daerah masih memprioritaskan anggaran pembangunan untuk kegiatan yang lebih bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, salah satunya pembangunan infrastruktur.

Pihaknya bersama DPRD akan membahas secara matang rencana pembangunan tersebut mengingat dananya sangat besar. Namun pembangunan itu memang diperlukan untuk menunjang kegiatan pemerintah daerah.