Raperda pertanggungjawaban APBD disetujui

Muara Teweh (Antaranews Kalteng) - Lima fraksi DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menyetujui Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah .

Hal itu disampaikan masing-masing juru bicara fraksi yakni Partai Demokrat, PDI-P, PPP, PAN dan Fraksi Gerakan Keadilan Karya Bangsa (F-GKKB) dalam rapat paripurna IV dalam pendapat akhir fraksi- fraksi gedung DPRD setempat di Muara Teweh, Kamis.

Bupati Barito Utara Nadalsyah mengucapkan apresiasi atas dukungan dari pihak dewan yang? telah menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.

Diharapkan kerja sama yang baik ini terus dapat terjalin dalam rangka membangun Kabupaten Barito Utara tercintai ke arah yang lebih baik di masa depan.

"Kita mengetahui bahwa tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin besar terutama keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan," katanya.

Hal ini perlu disikapi dengan bijaksana, mengingat semuanya itu merupakan tugas dan tanggung jawab bersama karena pembangunan yang dilaksanakan tidak semata-mata pembangunan fisik, melainkan juga selaras dengan pembangunan mental spritual untuk mencapai tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, ujarnya.

Dengan disetujuinya Raperda ini, maka Pemkab Barito Utara telah melalui satu tahapan penting pemerintahan berupa penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

"Kami menyadari bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 yang telah disampaikan masih belum sempurna sebagaimana yang diharapkan oleh fraksi-fraksi pendukung dewan, namun demkian upaya maksimal telah kami lakukan untuk mememuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.

Sehubungan dengan pendapat akhir fraksi-fraksi pendukung dewan yang memuat catatan-catatan, baik berupa koreksi maupun masukan dan saran, kata dia, Pemkab Barito Utara sangat menghargai serta menjadi catatan penting bagi kami dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang.

Kiranya pertanggungjawaban tersebut, dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2017 sebagai perwujudan dari kebijaksanaan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Adapun wujud dan hasilnya tidak lain adalah merupakan realisasi pelaksanaan tugas dari seluruh jajaran pemerintah daerah ini, yang didukung oleh segenap komponen masyarakat," ujar Nadalsyah.