DPRD dan Pemprov sepakat APBD-P 2018 sebesar Rp4,9 triliun

Palangka Raya, 20/8 (Antara) - DPRD Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi setempat menyepakati anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2018 sebesar Rp4,9 triliun, naik sekitar Rp300 miliar dibanding APBD murni.

Kesepakatan tersebut setelah seluruh pimpinan komisi-komisi di DPRD Kalteng menyampaikan hasil rapat dengan mitra organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kalteng, saat Rapat gabungan kompilasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahaun 2018, di Palangka Raya, Senin.

"Rp4,9 triliun tersebut dibagi dua, yakni Rp2,3 triliun untuk belanja langsung dan Rp2,6 triliun belanja tidak langsung," kata Ketua Komisi A DPRD Kalteng, Freddy Ering, usai rapat gabungan.

Meski telah disepakati besaran APBD-P 2018, dia mengaku belum dapat menginformasikan mengenai struktur pastinya. Sebab rincian secara pastinya baru akan diketahui setelah rapat paripurna yang akan dilaksanakan, Selasa (21/8).

Freddy mengatakan adanya kenaikan besaran APBD-P dibandingkan APBD murni 2018, tentunya akan berdampak kepada anggaran di masing-masing OPD. Hanya, belum tentu seluruh OPD mengalami kenaikan.

"Ada juga OPD yang hanya mengalami perubahan penggunaannya. Setelah rapat paripurna besok itu baru akan dilanjutkan pembahasan rancangan kerja dan anggaran (RKA)," singkat Freddy.

Rapat gabungan kompilasi KUA PPAS 2018 itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng, Abdul Razak, turut hadir seluruh pimpinan Komisi di DPRD Kalteng, Penjabat Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri, dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalteng.

Pj Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, selain kenaikan besaran APBD-P 2018, perubahan struktur penggunaannya pun telah disepakati dan tidak ada masalah.

"Kita lihat proses pembahasan berjalan lancar dan menyepakati banyak hal. Ini menjadi salah satu tanda bahwa DPRD dan Pemprov bersinergi dalam menjalankan pembangunan Kalteng," demikian Fahrizal.