Pemkab Kotim serahkan pengelolaan Akademi Keperawatan ke Kemenkes

id Pemkab Kotim serahkan pengelolaan Akademi Keperawatan ke Kemenkes,Sekretaris daerah,Halikinnor,Akper,Sampit

Pemkab Kotim serahkan pengelolaan Akademi Keperawatan ke Kemenkes

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Halikinnor. (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (Antaranews Kalteng) - Akademi Keperawatan (Akper) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pengelolaannya akan diserahkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kami diminta memilih bekerjasama dengan Dirjen Dikti (Pendidikan Tinggi) atau Kemenkes (Kementerian Kesehatan). Setelah kami mempelajari, pemerintah daerah memilih Kemenkes. Jadi 2019 nanti, Akper Pemda akan dikelola oleh Kemenkes. Kemarin saya sendiri yang hadir ke Kemenkes membicaran itu," kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, Halikinnor di Sampit, Jumat.

Akper Pemkab Kotawaringin Timur mulai menerima mahasiswa pada tahun ajaran 2007/2008. Namun kini pemerintah membuat aturan yang tidak memperbolehkan lagi pemerintah daerah mengelola perguruan tinggi.

Pemkab Kotawaringin Timur mempertahankan Akper karena daerah mereka masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan. Selama ini perguruan tinggi ini sudah banyak berkontribusi dalam menyediakan tenaga kesehatan.

Pemkab sudah mempertimbangkan secara matang rencana tersebut. Halikinnor berharap Akper tetap berjalan, bahkan diharapkan lebih baik dengan adanya campur tangan Kementerian Kesehatan.

Ia berharap Kemenkes segerap melakukan visitasi untuk penilaian usulan tersebut. Harapannya, usulan alih pengelolaan itu segera dijalankan sehingga sudah ada kepastian status Akper Pemkab Kotawaringin Timur.

"Informasinya, ada beberapa daerah yang ditolak, misalnya karena aset belum `clear and clean`. Insya Allah untuk Akper Pemkab Kotawaringin Timur, tidak bermasalah karena aset pemerintah daerah sudah diserahkan sepenuhnya," tambah Halikinnor.

Kotawaringin Timur merupakan daerah dengan wilayah terluas ketiga di Kalimantan Tengah. Wilayah itu terdiri 17 kecamatan dan 185 desa dan kelurahan dengan geografisnya yang cukup sulit dan infrastruktur kawasan pelosok masih terbatas.

Kurangnya tenaga kesehatan juga menjadi salah satu kendala yang masih dihadapi. Masyarakat di kawasan pelosok membutuhkan tambahan tenaga kesehatan agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Pemerintah daerah berharap, keberadaan Akper dapat membantu mempersiapkan tenaga kesehatan dengan prioritas warga lokal. Tujuannya agar mereka betah ditugaskan di pelosok karena Kotawaringin Timur merupakan daerah tempat kelahiran mereka.