DPRD selalu terima keluhan petani kesulitan mendapatkan pupuk

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Anggota tim reses daerah pemilihan V DPRD Kalimantan Tengah Lodewik Christopel Iban menyebut, kesulitan pupuk dan bibit serta minimnya irigasi selalu menjadi keluhan petani di Kabupaten Pulang Pisau.

Sebenarnya semangat masyarakat untuk bertani dan menggunakan teknologi pertanian sudah semakin baik, tapi ketersediaan pupuk dan bibit selalu menjadi masalah, kata Lodewik di Palangka Raya, kemarin.

"Misalnya di desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Pulang Pisau. Di sana alat penggiling padinya sudah sangat canggih, modern dan sangat maksimal dalam pekerjaan di lapangan. Tapi itu tadi, keterlambatan pupuk selalu jadi masalah," tambah dia.

Sementara di Kecamatan Selat, Kampung Keramat, Penamas serta di Tarantang, Kabupaten Pulang Pisau, keluhannya ketiadaan irigasi terhadap lahan pertanian. Kondisi itu membuat kawasan tersebut kelebihan air, yang berdampak pada kurang maksimalnya pertumbuhan padi.

Lodewik mengatakan, selain di beberapa wilayah itu, tim reses dapil V juga menerima aspirasi dari warga di Kecamatan Selat dan Dadahut. Di dua kecamatan itu, warga sangat mengharapkan pemerintah kabupaten dan Provinsi Kalteng memberikan bantuan bibit ayam, bebek, ikan, ataupun babi.

"Di Kahayan Hilir Kelurahan Mantaren I Pulang Pisau, mereka juga meminta bibit sengon yang nantinya usulan itu akan ditindaklanjuti. Banyak masyarakat yang ingin bermohon melalui proposalnya kepada anggota DPRD Kalteng," beber dia.

Pria yang juga menjabat Ketua Organda Kalteng itu menyebut, keberadaan mesin pemotong padi di wilayah Dadahup terkesan mubajir. Sebab, Alat dengan harga senilai milyaran rupiah itu belum bisa dioperasikan hingga saat ini.

Dia mengatakan, ada juga aspirasi menyangkut keinginan alat pemadam dan alat angkut. Selain itu diperlukan juga sumur bor beserta selang dengan panjang standart, agar mampu menjangkau kawasan-kawasan terpencil. 

"melalui komunikasi serta penyerapan aspirasi di lapangan, diharapkan agar ada tindaklanjut dari pemerintah provinsi dan daerah, dalam rangka penyejahteraan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut," demikian Lodewik.