Seleksi CPNS diminta transparan dan diumumkan sampai ke pelosok

id dprd kalteng,dprd kalimantan tengah,anggota komisi a,seleksi cpns 2018,cpns 2018

Seleksi CPNS diminta transparan dan diumumkan sampai ke pelosok

Ilustrasi. Ribuan peserta mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). (FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari)

Publikasi itu pun harus sampai ke pedesaan Kalteng. Karna setahu kami, banyak juga sarjana-sarjana Kalteng yang sekarang ini tinggal di desa-desa. Mereka harus tahu juga
Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Legislator Kalimantan Tengah Zain Alkim meminta seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2018 harus diawasi secara ketat dan pelaksanaannya harus transparan.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se Kalteng pun harus aktif mempublikasikan formasi dan persyaratan seleksi penerimaan CPNS, kata Zain di Palangka Raya, Senin (10/9/18).

"Publikasi itu pun harus sampai ke pedesaan Kalteng. Karna setahu kami, banyak juga sarjana-sarjana Kalteng yang sekarang ini tinggal di desa-desa. Mereka harus tahu juga," tambahnya.

Selain meminta diawasi dan dilaksanakan secara terbuka, Anggota Komisi A DPRD Kalteng itu juga mengingatkan, para pendaftar seleksi CPNS harus menyadari bahwa ketika terpilih, maka bekerja dengan sungguh-sungguh dan siap ditempatkan di manapun.

Dia mengatakan, sistem seleksi penerimaan CPNS terbuka secara nasional yang dilaksanakan sekarang ini, memiliki kelemahan dalam hal penempatan. Sebab, informasinya ada yang lulus seleksi CPNS, tapi ketika di tempatkan di Pelosok tidak mau atau memilih minta pindah.

"Kadang hanya dua sampai tiga tahun bertugas, lalu minta pindah. Kalau itu dibiarkan, ya kembali lagi di pelosok-pelosok tidak ada PNS. Jangan sampai seperti itu lagi lah," kata Mantan Bupati Barito Timur itu.

Anggota DPRD Kalteng itu mengatakan untuk kebutuhan formasi yang telah ditetapkan Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan disesuaikan dengan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), agar benar-benar dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Dia juga mendesak agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dapat mempercepat proses pencetakkan kartu tanda penduduk (KTP) mengingat hal itu salah satu bagian dari persiapan dibukanya pendaftaran CPNS.

"Khawatirnya ada banyak putra-putri Kalteng yang tidak bisa mendaftar CPNS tahun ini karena belum ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), atau belum masuk terdaftar pada database nasional Ditjen Dukcapil Kemendagri," demikian Zain.