Program PKK harus berdampak nyata mewujudkan keluarga sejahtera

Kuala Pembuang (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menginginkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah secara optimal, yaitu mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera.

"TP PKK merupakan organisasi yang besar dan terstruktural, mulai dari tingkat kabupaten hingga kelurahan atau desa, sehingga sudah seharusnya mampu membantu pemerintah mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera di masyarakat," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Seruyan Rusna saat membacakan sambutan Penjabat Bupati Seruyan Muhammad Hatta di Kuala Pembuang, Kamis.

Sebagai wadah persatuan dan sarana terwujudnya keluarga sejahtera, sudah selayaknya keberadaan, fungsi dan peranan TP PKK Kabupaten Seruyan dapat terus ditumbuh kembangkan dan ditingkatkan secara optimal.

Untuk itu kegiatan rapat koordinasi tingkat kabupaten, tidak hanya dimanfaatkan sebagai wadah untuk bertemu dan menjalin silahturami dari pengurus TP PKK berbagai jenjang, namun dapat dimanfaatkan sebagai sarana sinkronisasi program kerja agar dapat lebih terarah dan terkoordinasi.

Pengurus kabupaten dapat mengarahkan program kerja yang tujuannya bermuara pada peningkatan keluarga sehat dan sejahtera, baik melalui peningkatan pengetahuan keluarga hingga peningkatan kemampuan keterampilan untuk berusaha.

Pemerintah daerah akan memerintahkan perangkat daerah mulai dari pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa selaku pembina TP PKK agar memberikan dukungan, bimbingan dan memfasilitasi kegiatan sesuai bidang dan tugasnya sehingga program kerja yang dilaksanakan dapat sukses terlaksana.

"Melalui perangkat yang ada di daerah, pemerintah akan membantu secara optimal agar keluarga sehat dan sejahtera dapat terwujud. Namun kami meminta seluruh pengurus TP PKK dapat bekerja secara serius dalam menjalankan program kerjanya di lapangan," ujarnya.

Selain itu dukungan pemerintah, salah satunya dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK. Hal itu diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK yang implementasinya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Bukti kinerja TP PKK nantinya dapat dilihat dari usaha dan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lapangan yang akan diukur dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. 

Untuk itu evaluasi secara berkala diperlukan agar dapat diketahui sejauh mana tingkat kesuksesan dari realisasi pelaksanaan program kerja yang telah disusun. 

Apabila ada kendala harus segera dicarikan solusinya, sehingga permasalahan tersebut tidak mengganggu capaian kemajuan pembangunan di daerah.