Pemkab diminta perkuat dan kembangkan sekolah kejuruan

Sampit (Antaranews Kalteng) - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Sutik minta pemerintah kabupaten setempat dan Provinsi Kalteng untuk lebih memperkuat dan mengembangkan pendidikan di kejuruan.

"Keberadaan sekolah kejuruan sangat penting karena lebih memberikan keterampilan dan kemandirian siswa didik, bahkan mereka yang telah lulus sekolah kejuruan lebih siap untuk bekerja," katanya di Sampit, Jumat.

Sutik mengatakan, wajar jika sekolah kejuruan harus lebih dikembangkan karena untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap bekerja.

"Dari sekolah ini akan lahir SDM yang siap terjun ke dunia kerja. Pasalnya, sekolah kejuruan membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan dalam menghadapi kondisi dan persaingan di dunia kerja," ucapnya.

Sutik berharap, pemerintah daerah maupun provinsi Kalteng untuk bekerja sama dengan pihak swasta dalam pengembangan sekolah kejuruan tersebut.

"Keterlibatan pihak swasta di dunia pendidikan dalam mempersiapkan SDM yang handal sangat dibutuhkan, tanpa peran swasta pendidikan kejuruan akan lamban berkembang," terangnya.

Lebih lanjut Sutik mengatakan, pengembangan pendidikan kejuruan harus diperkuat dan didukung dengan fasilitas memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa.

"Tenaga pendidik yang handal juga harus dipersiapkan, sebab tenaga pendidik sekolah kejuruan juga harus memiliki kemampuan dan pendidikan khusus," ungkapnya.

Menurut dia, tidak menjadi persoalan ketika wewenang pengelolaan sekolah menengah atas atau sederajat ditarik oleh pemprov. Hal itu tentunya akan mempermudah koordinasi dan sinkronisasi bantuan kepada sekolah yang ada.

Sutik menyebutkan, saat ini kebutuhan dunia kerja sangat tinggi. Jika para pemuda tidak mempersiapkan skill mumpuni, mereka bisa menjadi pengangguran ketika lulus dari jenjang menengah atas.

"Tidak ada salahnya jika pengembangan SMK dilakukan sesuai dengan arah kebijakan nasional. Sebab tujuannya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia," katanya.

Kebijakan itu juga harus didukung pemerintah kabupaten demi peningkatan taraf hidup masyarakat.