"Dipilihnya Karnaval Jukung dan lokasi deklarasi di bantaran sungai ini sebagai bentuk komitmen menciptakan pemilu damai yang dibalut dengan pelestarian budaya lokal," kata Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Harmain Ibrohim di Palangka Raya, Minggu sore.
Pernyataan itu diungkapkan Harmain disela acara deklarasi kampanye damai yang diinisiasi KPU Provinsi Kalteng di kawasan Flamboyan Bawa tepi Sungai Kahayan, Palangka Raya.
Karnaval Jukung tersebut selain diikuti pihak KPU, Badan Pengawas Pemilu, Pemerintah Provinsi Kalteng, calon anggota DPD RI serta partai politik peserta pemilu di Kalimantan Tengah.
Perahu peserta karnaval di kawasan Sungai Kahayan ini dihiasi berbagai ornamen daerah serta atribut partai politik peserta pemilu.
Karnaval itu pun antusias disaksikan oleh masyarakat sekitar yang berada di kawasan bantaran Sungai Kahayan.
Di sisi lain, Karmain meminta peserta pemilu baik DPD, DPRD maupun tim pemenangan pasangan presiden dan wakil presiden untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak 2019 dengan tidak menyebar informasi bohong, politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dan melaksanakan politik uang.
Salah satu bentuk komitmen yang diminta tersebut ialah melaksanakan deklarasi kampanye damai dan penandatanganan naskah deklarasi kampanye damai dan berintegritas.
Dia mengatakan dalam Pemilu 2019 ini seluruh pihak harus mengedepankan semangat persaudaraan dan kebersamaan. Meski berbeda pilihan, berbeda kelompok tetapi semangat harus tetap bersatu untuk Indonesia.
Dia pun meminta kepada partai politik dan peserta pemilu serentak 2019 dapat intensif berkoordinasi dengan KPU jika merasa ada hal-hal yang kurang jelas berkenaan dengan pelaksanaan kampanye.
"Jika ada hal-hal yang mengganjal terkait pemilu maka silakan berkoordinasi dengan KPU. 23 september 2018 sampai?13 April 2019 adalah masa kampanye kecuali rapat umum dan kampanye iklan di media massa," ujar Harmain.
Dia pun mengingatkan kepada peserta pemilu serentak 2019 agar sebelum melaksanakan kegiatan yang menghadirkan massa untuk memberitahukan kepada pihak kepolisian minimal tiga hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
"Kami pun berharap agar seluruh pihak berkomitmen melaksanakan poin-poin yang telah dideklarasikan. Harapan kita tercipta pemilu yang jujur, adil serta jauh dari unsur politik uang, penyebaran hoaks serta politisasi isu SARA," tuturnya.
Baca juga: Seluruh Kepala Daerah se-Kalteng menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf
Baca juga: Ketua DPD Demokrat Kalteng dukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019
