Sampit (Antaranews Kalteng) - Forum Komunikasi dan Koordinasi Keuangan Negara atau Forkomdikara dibentuk di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, sebagai wadah bersama untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara.
"APBN dan APBD itu besar. Itu tentu berdampak kepada masyarakat dan masyarakat harus tahu bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kotawaringin Timur sumber dananya dari APBN dan APBD yang merupakan uang mereka sehingga mereka diharapkan ikut berkontribusi terhadap pembangunan," kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sampit, Budi Lesmana di Sampit, Selasa.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sampit berinisiatif membangun Forkomdikara dengan tujuan meningkatkan komunikasi, koordinasi serta sharing informasi terkait pengelolaan keuangan negara khusus pengelolaan APBN dan APBD serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Selain itu, Forkomdikara juga bertujuan untuk penguatan kelembagaan, tugas dan fungsi anggota, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, mendukung tugas layanan penyediaan informasi publik terkait keuangan negara dan mengedukasi masyarakat terkait informasi pengelolaan keuangan negara.
Forkomdikara terdiri dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sampit, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Sampit, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kotawaringin Timur.
Pembentukan forum ini ditandai penandatanganan Piagam Deklarasi Forkomdikara oleh perwakilan seluruh instansi anggota forum. Turut serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Tengah Ratih Hapsari Kusumawardani, Asisten I Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur, Nur Aswan dan pejabat lainnya.
Menurut Budi, forum ini akan menjadi sarana bagi anggotanya untuk berbagi informasi, seperti terkait aturan maupun jumlah anggaran yang akan dikelola. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa membuat perencanaan lebih baik dan akurat.
"KPPN Sampit yang membawahi Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan dan Katingan pada 2018 ini menyalurkan APBN Rp1,2 triliun, termasuk penyaluran DAK fisik dan dana desa. Untuk Kotawaringin Timur, DAK fisik sekitar Rp100 miliar dan dana desa sekitar Rp128 miliar. Ini tentu harus kita awasi bersama," ujar Budi.
Forkomdikara juga mengedukasi masyarakat agar lebih paham tentang masalah aturan hukum. Dampak lainnya yaitu mengajak masyarakat untuk membayar pajak dengan memberi pandangan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur, Nur Aswan menyambut positif terbentuknya Forkomdikara. Dia berharap forum ini menjadi sarana meningkatkan koordinasi dan kualitas sumber daya manusia.
"Semua pihak dapat sharing informasi, khususnya BPKAD dalam pengelolaan keuangan, khususnya penyaluran dana desa. Kami sangat mendukung forum ini. Perlu dilakukan kegiatan edukatif sehingga bisa memberi pencerahan bagi masyarakat," demikian Nur Aswan.
Berita Terkait
DPRD Kotim minta pengawasan kepelabuhanan ditingkatkan untuk pacu pendapatan
Jumat, 29 Maret 2024 7:34 Wib
Lewati jalan rusak saat Safari Ramadhan di Baamang, Bupati Kotim perintahkan diperbaiki
Jumat, 29 Maret 2024 4:51 Wib
Pemkab Kotim kembali gelar pawai takbiran keliling
Kamis, 28 Maret 2024 22:10 Wib
Disdik Kotim siapkan Rp198 juta untuk renovasi SDN 2 Ramban
Kamis, 28 Maret 2024 22:00 Wib
Bupati Kotim ingatkan 838 PPPK baru tidak ajukan pindah tugas
Kamis, 28 Maret 2024 19:17 Wib
THR ASN dan tenaga kontrak Kotim dibayar 2 April
Kamis, 28 Maret 2024 18:51 Wib
BBPOM uji 40 sampel takjil di Sampit, berikut penjelasan hasilnya
Kamis, 28 Maret 2024 6:05 Wib
Kapolda Kalteng Safari Ramadhan perkuat toleransi umat beragama
Kamis, 28 Maret 2024 5:39 Wib