Pemerintah Indonesia dan Bartim terancam membayar Rp7,7 triliun, ini penyebabnya

id kabupaten barito timur,Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah,Rudi Yulianto,bupati bartim,Ampera AY Mebas

Wakajati Kalteng Rudi Yulianto (tiga kanan) foto bersama Bupati Bartim Ampera AY Mebas (tiga kiri) dan FKPD lainnya dalam kunjungan kerja di Kejati Bartim Kamis (18/10/18). (Foto Antara Kalteng/habibullah)

Tamiang Layang (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Indonesia dan Kabupaten Barito Timur terancam membayar Rp7,7 triliun, apabila kalah dalam sidang Arbitrase yang diajukan oleh India Metals and Ferro Alloys Limited (IMFA).

Kasus yang bergulir sejak 2010 itu diduga akibat terjadinya tumpang tindih lahan izin usaha pertambangan (IUP) PT Sumber Rahayu Indah (SRI) di Kabupaten Barito Timur dengan IUP lainnya, kata Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Rudi Yulianto saat berada di Tamiang Layang, Kamis.

"Mudah-mudahan kita menang di Arbitrase nanti. Berkaitan data-data, saya tidak bisa menjelaskan itu semua. karena itu semua ada di Jaksa Pengacara Negara (JPN)," kata Rudi Yulianto di Tamiang Layang, Kamis.

Baca juga: Pemkab Bartim-Pemprov Kalteng Bisa Kalah di Arbitrase Internasional, Terkait Sengketa Tambang

Menurut dia, semua hasil data seperti bahan keterangan dan data-data yang didapat JPN tentang perijinan PT SRI, akan dibawa ke persidangan arbitrase yang akan dilaksanakan di Belanda.

Setelah adanya sidang lanjutan tersebut, maka akan ada putusan sidang terikait gugatan arbitrase tersebut.

"Harapannya menang. Mudah-mudahan ya," kata Rudi sembari mengapresiasi upaya Bupati Bartim Ampera AY Mebas dalam mendukung pengumpulan data terkait perijinan PT SRI.

Sebelumnya, JPN telah memanggil mantan-mantan kepala Dinas Pertambangan dan Energi berinisial S, MY, MR, M dan YS untuk menghadap JPN di Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur.

Dalam panggilan JPN, MY tidak bisa hadir untuk dilakukan klarifikasi terkait perijinan PT SRI. MY tidak hadir dengan  tanpa keterangan.

Kini JPN terus memanggil satu-persatu mantan pejabat mulai dari Kasi hingga Kepala Dinas pada Dinas Pertambangan Bartim untuk mengumpulkan keterangan dan bahan yang diperlukan untuk sidang arbitrase di Belanda nanti.

Pewarta :
Editor: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar