DPRD dorong Pemkab Lamandau segera audit PD Bajurung Raya

Nanga Bulik (Antaranews Kalteng) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Lamandau mendukung sekaligus mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan audit terhadap salah satu Perusahaan Daerah, yakni PD Bajurung Raya.

Proses investasi yang dilakukan dalam bentuk penyertaan modal kepada PD Bajurung Raya sebesar Rp10 miliar sejak tahun 2009 menjadi persoalan ketika habis tersedot untuk membiayai beberapa jenis usaha, termasuk kebun sawit, kebun pisang, kebun Gaharu dan mesin pemecah batu serta angkutan termasuk AMP, kata Wakil Ketua DPRD Lamandau Budi Rahmat, di Nanga Bulik, Kamis.

"Pernyataan Bupati kecewa dengan proses investasi di Bajurung Raya dan PDAM, sangat kami pahami sekali dan mendukung," ujarnya.

Ia menegaskan terhadap usaha yang dinilai gagal dari PD Bajurung Raya, memang seharusnya dilakukan verifikasi dan audit.

Sedangkan terkait dengan apakah beberapa usaha seperti kebun pisang, gaharu dan sawit merupakan usaha fiktif, bisa dibuktikan dengan audit nantinya.

"Saya tidak bisa mengatakan apakah fiktif atau tidak nanti akan terlihat ketika dilakukan audit," tegasnya.

Walau begitu, salah satu usaha PD Bajurung Raya yang saat ini sedang dikejar progresnya yakni PLTBG, kerjasama dengan pemerintah pusat senilai Rp30 miliar sharing dengan pemerintah daerah sebesar 10 persen atau kurang lebih Rp3 miliar merupakan usaha prospek sangat bagus.

Hal ini mengingat bahwa saat ini Kabupaten Lamandau masih devisit daya listrik untuk mencukupi kebutuhan masyarakat sementara untuk bahan baku PLTBG ini berasal dari limbah tanaman sawit yang banyak tersedia di Kabupaten Lamandau.

Ia berharap agar proses pelepasan aset dari pemerintah pusat ke daerah agar segera dilaksanakan meskipun tanggung jawab ada di pemerintah pusat namun operasionalnya ditanggung daerah.

"Saat ini jaringan sudah siap, pola kerjasama dengan PLN sudah berjalan, akhir tahun ini PLTBG sudah bisa operasional," tambahnya.

Ia mengungkapkan dengan sudah operasionalnya PLTBG yang menghasilkan daya 1 MW, ia yakin dalam kurun waktu tiga tahun maka penyertaan modal yang sudah diinvestasikan daerah sebesar 10 miliar sudah dapat dikembalikan.

"Bupati kecewa terhadap usaha yang dijalankan Perusda, iya kita memahami dan memang harus diverifikasi namun untuk PLTBG kita mendorong agar cepat dioperasional," tegas politisi partai PDIP - P ini.

Budi juga mengatakan seharusnya kekecewaan Bupati Hendra Lesmana terhadap kinerja dua Perusda baik PD Bajurung Raya maupun PDAM dapat dijawab dengan kinerja yang bagus, fokus, terarah dan menghasilkan pendapatan daerah sebagai target yang sudah disepakati oleh Pemkab.