Bawaslu Seruyan akui sulit awasi kawasan perusahaan perkebunan

id kabupaten seruyan,bawaslu seruyan,Ketua Bawaslu Seruyan,Yulius Setiawan,pemilu 2019

Bawaslu Seruyan akui sulit awasi kawasan perusahaan perkebunan

Koordiv Organisasi dan SDM Bawaslu Kalimantan Tengah Tity Yukrisna saat memberikan materi pada kegiatan workshop pengembangan pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Seruyan tahun 2018, di Kuala Pembuang, kemarin. (Foto Antara Kalteng/Muhammad Arif Hidayat)

Kuala Pembuang (Antaranews Kalteng) - Kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, dianggap rawan pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden tahun 2019 mendatang.

Kerawanan di kawasan perkebunan terjadi karena selama ini mobilisasi massa yang bekerja di perusahaan sulit diawasi, kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seruyan Yulius Setiawan di Kuala Pembuang, Jumat.

"Perusahaan tidak pernah melaporkan secara rutin mobilisasi massa yang bekerja di tempatnya, baik mereka yang baru datang bekerja ataupun mereka yang sudah berhenti dan meninggalkan Seruyan," ungkapnya.

Hal ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan bawaslu terkendala, karena mereka tidak mengetahui secara pasti jumlah pekerja riil yang ada di perusahaan.

Untuk itu sejumlah kegiatan telah dilakukan, seperti berkoordinasi dengan perusahaan di Seruyan agar dapat memberikan data riil jumlah karyawan aktif maupun yang telah berhenti dan meninggalkan Seruyan.

Yulius menjelaskan, pihaknya juga melakukan rapat koordinasi bersama seluruh pengawas pemilu di tingkat kecamatan, agar meningkatkan sosialisasi secara aktif dan mengajak masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu di lapangan.

"Jika kami hanya mengandalkan anggota bawaslu maka pengawasan tidak akan maksimal karena wilayah Seruyan cukup luas dan tidak semuanya mudah dijangkau," ujarnya memaparkan.

Salah satu program kerja bawaslu adalah melibatkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan, sehingga pemilu yang demokratis dapat terwujud dengan baik di Seruyan.

Sasaran utama adalah mengajak pelajar, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) untuk menjadi pengawas partisipatif selama pemilu berlangsung.

"Kami mengajak pemilih pemula melalui sejumlah kegiatan sosialisasi, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang peran yang dimiliki. Mereka tidak hanya memiliki hak suara untuk memilih namun hak untuk mengawasi dan menyukseskan pemilu 2019 mendatang," pungkasnya.

Hal lainnya yang dinilai rawan adalah jumlah data pemilih dan penggunaan politik uang oleh peserta pemilu. Keduanya harus diawasi sehingga tidak terjadi kecurangan maupun tindakan yang melanggar aturan.

Masyarakat pun diminta dapat melaporkan segala bentuk kecurangan ataupun kendala yang dihadapi di lapangan, yaitu melalui posko pengaduan yang sengaja dibuka Bawaslu Seruyan untuk mengakomodir berbagai permasalahan.