Dinkes akui DBD kembali serang sejumlah warga Seruyan

Kuala Pembuang (Antaranews Kalteng) - Penyakit demam berdarah dengue (DBD) kembali menyerang sejumlah warga di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

"Kasus DBD terjadi di sejumlah daerah, diantaranya Kuala Pembuang dan Telaga Pulang dengan total sementara sekitar 7 kasus," kata Kepala Dinas Kesehatan Seruyan Mahdiansyah di Kuala Pembuang, Jumat.

Dinas Kesehatan Seruyan pun sudah menurunkan tim ke lapangan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya DBD dan cara pencegahannya.

Langkah utama yang harus dilakukan menghadapi DBD adalah pencegahan melalui kegiatan menguras, menutup dan mengubur (3M), sehingga rantai perkembangbiakan nyamuk yang menularkan virus dengue dapat diputus.

"Apabila masyarakat secara optimal menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya dan rutin memberantas tempat yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, maka tidak akan ada DBD," ungkap Mahdi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, menghadapi DBD tidak selalu dengan fogging, karena ada prosedur yang harus diikuti. Seperti pemeriksaan sekitar lokasi kejadian dan memastikan warga yang terkena DBD memang tertular ditempat.

Sementara itu di Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembuluh penanganan berbagai jenis penyakit termasuk DBD belum dapat dilakukan secara optimal karena tidak adanya dokter di puskesmas setempat. Sehingga penanganan pasien lebih lanjut biasanya dirujuk ke rumah sakit terdekat.

Menurutnya pernah ada dokter pegawai tidak tetap atau PTT Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas, sayangnya setelah aktif bekerja ia langsung kembali karena tidak betah.

"Mengenai lokasi kerja kami rasa tidak masalah, apalagi semua wilayah saat ini bisa dijangkau melalui jalur darat. Namun yang jadi kendala adalah tingkat penghasilan dokter di Seruyan dianggap masih rendah dan kalah besar jika dibandingkan kabupaten tetangga," ujarnya.

Gaji dokter secara umum adalah sebesar Rp 3 juta dan tambahan penghasilan adalah sebesar Rp 3 juta, untuk itu kedepan diharapkan nilai ini bisa bertambah. Saat ini kepala daerah sangat mendukung rencana tersebut, sehingga diharapkan pada 2019 mendatang nilainya dapat ditingkatkan.