Dinkes Barut gelar pertemuan implementasi kebijakan germas

Muara Teweh (Antaranews Kalteng) -  Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan pertemuan implementasi kebijakan lintas sektor terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) tingkat kabupaten setempat.

"Pertemuan penguatan implementasi kebijakan lintas sektor terkait Germas ditingkat Kabupaten Barito Utara ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengidentifikasi kontribusi lintas sektor yang dapat mendukung Germas (baik kegiatan eksisting maupun kegiatan baru yang direncanakan masuk ke dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya," kata Sekda Barito Utara (Barut) H Jainal Abidin saat membuka kegiatan tersebut di aula BappedaLitbang di Muara Teweh, Senin.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017, Kementerian/Lembaga BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Germas.

"Di tingkat daerah, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Germas menjadi tanggung jawab Gubernur dan Bupati/Walikota yang didelegasikan kepada Sekretariat Daerah atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pada tingkat Kabupaten/Kota, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh OPD, pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait," katanya.

Dia mengatakan  pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius berupa beban ganda penyakit. Perubahan gaya hidup masyarakat ditenggarai menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran pola penyakit (transisi epidemiologi) dalam 3O tahun terakhir. 

"Pada era 1990-an, penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular seperti Infeksi Saluran Pemapasan Atas (ISPA), tuberkulosis (TBC), dan Diare," kata dia.

Dijelaskannya, meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM) akan menambah beban pemerintah dan masyarakat karena penanganannya membutuhkan biaya yang besar dan memerlukan teknologi tinggi. Biaya untuk pengobatan PTM yang sangat besar dapat menyebabkan kemiskinan (pengeluaran katastropik).

Selain itu, kecacatan dan kematian yang disebabkan oleh kasus PTM juga menyebabkan hilangnya potensi/modal sumber daya manusia dan menurunnya produktivitas yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembangunan sosial ekonomi.

Promotif dan preventif merupakan upaya yang sangat efektif untuk mancegah meningkatnya angka kematian dan kesakitan. 

"Mengingat pencengahan penyakit akan sangat tergantung pada perilaku individu yang didukung oleh kualitas lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan regulasi untuk hidup sehat, diperlukan keterlibatan aktif seluruh komponen baik pemerintah pusat dan daerah sektor non pemerintah dan masyarakat," ujarnya.