Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Kepala Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, Tiur Simatupang mengatakan persiapan menuju Kota Layak Anak di kota setempat baru mencapai 30 persen.
Ia di Palangka Raya, Rabu, menerangkan diantara kendala penyiapan Palangka Raya sebagai kota layak anak karena belum rapi dan belum lengkapnya dokumentasi kegiatan pemberdayaan anak yang dilakukan.
"Misal suatu instansi melaksanakan program pemberdayaan anak, tapi saat ada tim penilai dokumentasi kegiatan itu tidak bisa ditunjukkan. Kelemahan kita ialah dalam dokumentasi kegiatan," jelasnya.
Ia menambahkan selain itu, sejumlah kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya menurut tim penilai disebut kurang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
Untuk itu, guna mempercepat terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Layak Anak pihaknya terus meningkatkan koordinasi dengan instasi terkait lainnya.
"Diantaranya seperti Dinkes, Dinsos, Disnaker, Disdik, Dinas Cipta karya dan Kemenkumham. Untuk itu kami perlu dukungan dan komitmen dari instansi terkait itu agar kota layak anak segera terwujud," jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya itu mengungkapkan bahwa pada 2017 lalu, skor akhir pemenuhan indikator kota layak anak yang dilakukan tim penilai baru mencapai 159 poin.
Padahal, lanjut Tiur skor minimal suatu wilayah dinyatakan sebagai kota layak anak harus mencapai 500 poin.
Baca juga: Wujudkan generasi muda PMI yang handal melalui lomba PMR
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah meminta pemerintah kota setempat segera mewujudkan kota layak anak.
"Diharapkan langkah dan komitmen pemko dalam hal kota layak anak segera terwujud agar hak-hak anak bisa terpenuhi dan terlindungi," tambahnya.
Politisi Pasdem itu meminta jajaran pemerintah kota yang terkait semakin bersinergi mewujudkan "Kota Cantik" ini sebagai kota layak anak.
"Ingat. Untuk mewujudkan itu, harus pula ada penguatan kelembagaan, lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan termasuk sarana dan prasarana hingga kota layak anak bisa terwujud secara penuh," katanya.
Baca juga: Pada 2019 Palangka Raya programkan pendidikan gratis
Palangka Raya berupaya maksimal wujudkan kota layak anak
Kepala DP2KBP3A Kota Palangka Raya, Tiur Simatupang saat menunjukkan ruang konsultasi penerima pengaduan dan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)
Untuk itu kami perlu dukungan dan komitmen dari instansi terkait itu agar kota layak anak segera terwujud
