Dua proyek besar di Kotim terancam molor akibat ulah konsultan

Sampit (Antaranews Kalteng) - Dua proyek besar di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, yaitu normalisasi Sungai Pemuatan dan pengembangan fasilitas objek wisata ikon Jelawat terancam molor lantaran perusahaan konsultan pemenang lelang ternyata tidak mampu bekerja.

"Lelang proyek (normalisasi) Sungai Pemuatan itu ada pemenangnya, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi sehingga setelah diberi peringatan sebanyak tiga kali belum juga ada perubahan, akhirnya diputus kontraknya dan perusahaan itu di-blacklist. Selanjutnya akan dilakukan seleksi dengan penunjukan langsung konsultan yang baru," kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, Halikinnor di Sampit, Senin.

Normalisasi Sungai Pemuatan merupakan bagian dari rencana besar pembenahan drainase untuk mencegah banjir di Kota Sampit. Keberadaan anak Sungai Mentaya itu penting karena fungsinya berdampak besar terhadap kawasan padat penduduk di sekitarnya.

Kondisi yang sama juga terjadi pada proyek pengembangan fasilitas objek wisata ikon Jelawat. Perusahaan konsultan pemenang lelang Rp35 miliar yang kebetulan juga berasal dari Palembang Sumatera Selatan, hingga kini belum melaksanakan pekerjaan.

Pemerintah daerah segera memberi surat peringatan hingga tiga kali kepada perusahaan tersebut. Jika tidak ada perubahan, maka sesuai mekanisme akan dilakukan pemutusan kontrak kerja dan perusahaan tersebut di-blacklist atau masuk daftar hitam perusahaan bermasalah.

Pengembangan fasilitas wisata ikon Jelawat merupakan salah satu prioritas untuk mendukung sektor pariwisata. Objek wisata kota terletak di pinggir Sungai Mentaya itu rencananya akan dibangun fasilitas pendukung seperti menara pantau, akuarium raksasa, taman air mancur, kawasan parkir dan sarana lainnya.

Halikinnor mengaku tidak tahu penyebab perusahaan konsultan tersebut tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. Namun karena menjadi pemenang lelang, seharusnya perusahaan tersebut bertanggung jawab melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak kerja. Dampak ketidakmampuan mereka bekerja sangat merugikan masyarakat Kotawaringin Timur.

"Kemungkinan besar konsultan pembangunan sarana di ikon Jelawat itu akan diputus kontraknya. Akan kami evaluasi lagi apakah ada pelaksana yang sanggup gerak cepat tahun ini sehingga bisa dilanjutkan. Kalau tidak bisa, terpaksa dibatalkan programnya untuk tahun ini. Tapi mudah-mudahan tidak dibatalkan," harap Halikinnor.

Menurutnya, proyek tersebut termasuk kegiatan yang dibiayai dengan sistem multiyears atau tahun jamak mulai 2018 hingga 2020. Karena itulah seharusnya mulai tahun ini sudah ada serapan anggaran sehingga pekerjaan berjalan sesuai rencana.

Halikinnor yakin, pengusaha lokal pun ada yang sanggup menjadi konsultan dua proyek tersebut. Namun karena aturan mengharuskan dilakukan lelang terbuka maka perusahaan dari daerah manapun bisa mendaftar dan memberikan penawaran terendah mereka.

Program tahun jamak memang menjadi permasalahan sehingga berdampak pada serapan anggaran dan realisasi fisik program pembangunan Kotawaringin Timur secara umum. Anggarannya setiap tahun cukup besar yaitu mencapai Rp200 miliar.

Namun fakta di lapangan, ada proyek yang gagal lelang dan ada pula perusahaan pemenang lelang yang tidak sanggup bekerja. Namun Halikinnor yakin, masih ada waktu yang cukup untuk mengerjakan pembangunan fisik agar selesai tepat waktu sebelum tahun 2020.

Bulan ini target pembangunan fisik Kotawaringin Timur seharusnya 95 persen dan keuangan 90 persen, namun ternyata baru mencapai 67,01 persen realisasi fisik dan 61,70 persen realisasi keuangan. Meski begitu, Halikinnor tetap optimistis realisasi sampai akhir tahun akan optimal karena banyak kegiatan yang akan selesai di akhir tahun ini.