Sampit (Antaranews Kalteng) - DPRD bersama tim anggaran pemerintah Kabupaten Kotawarigin Timur, Kalimantan Tengah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 dengan harapan pembahasannya berjalan lancar.
"Kita dikejar waktu, untuk itu pembahasan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur 2019 akan kita bahas dengan secara maraton atau cepat. Mudah-mudahan selesai satu minggu," kata Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, H Muhammad Jhon Krisli, Selasa.
Jhon menyatakan, pembahasan RAPBD 2019 terbuka untuk umum, dan publik bisa ikut memantau serta mengawasi jalannya pembahasan. Transparansi dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan.
Siapa saja boleh mengikuti dan menyaksikan jelannya pembahasan RAPBD 2019 Kotawaringin Timur dengan syarat, tidak boleh mengganggu dan membuat kegaduhan pembahasan.
"Berdasarkan struktur APBD Kabupaten Kotawaringin Timur 2019 ditetapkan, untuk pendapatan sebesar Rp1.451.121.233.375," terangnya.
Alokasi Belanja ditetapkan sebesar Rp1.504.333.307.000 dengan defisit sebesar Rp53.212073.625 atau sebesar 3,67 persen.
"Kami optimistis pembahasan akan selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sesuai aturan dan ketentuan berlaku APBD 2019 harus dan wajib selesai serta sudah disahkan sebelum Desember 2018," ucapnya.
Jhon mengatakan, pembahasan APBD 2019 dibuka dan terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi penganggaran yang dilakukan lembaga tersebut dan pemerintah daerah.
"Harapan kami masyarakat seperti aktivis, LSM dan lainnya bisa ikut menyaksikan langsung jalannya pembahasan RAPBD 2019. Kami ingin masyarakat juga tahu betapa rumitnya pembahasan anggaran tersebut," terangnya.
Pembahasan secara terbuka itu guna publik melihat bahwa dalam pembahasan anggaran yang diajukan eksekutif, DPRD tidak segan-segan menolak program kerja yang direncanakan satuan organisasi perangkat daerah yang dianggap tidak pro terhadap kepentingan rakyat.
"Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa DPRD sangat konsisten dalam setiap pembahasan anggaran, dan semua ini kita lakukan demi efektivitas dan efesiensi anggaran," demikian Jhon Krisli.
Berita Terkait
Anggota DPRD Barito Utara konsultasi RAPBD 2024 ke Kemendagri
Jumat, 8 Maret 2024 6:28 Wib
DPRD Kapuas inginkan RAPBD 2024 dapat menyentuh masyarakat
Rabu, 6 Desember 2023 17:40 Wib
Tujuh Fraksi DPRD Kapuas setujui RAPBD 2024 menjadi Perda
Jumat, 1 Desember 2023 6:28 Wib
Pj Bupati Kapuas tak hadir, DPRD tunda Paripurna RAPBD 2024
Jumat, 17 November 2023 22:46 Wib
Tahanan KPK kasus suap RAPBD Jambi meninggal dunia di dalam Lapas
Rabu, 1 November 2023 15:44 Wib
Ketua DPRD Palangka Raya pimpin rapat bahas RAPBD 2024
Kamis, 12 Oktober 2023 13:41 Wib
DPRD Palangka Raya setujui RAPBD 2024 dibahas lebih lanjut
Kamis, 12 Oktober 2023 13:40 Wib
Lima mantan anggota DPRD Jambi ditahan KPK terkait suap pengesahan RAPBD
Senin, 14 Agustus 2023 22:54 Wib