Pembahasan RAPBD 2019 Kotim ditarget selesai satu minggu

id Pembahasan RAPBD 2019Kotim ditarget selesai satu minggu,DPRD Kotim,Jhon Krisli,Sampit

Pembahasan RAPBD 2019 Kotim ditarget selesai satu minggu

Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Muhammad Jhon Krisli. (Foto Antara Kalteng/Untung Setiawan)

Sampit (Antaranews Kalteng) - DPRD bersama tim anggaran pemerintah Kabupaten Kotawarigin Timur, Kalimantan Tengah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 dengan harapan pembahasannya berjalan lancar.

"Kita dikejar waktu, untuk itu pembahasan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur 2019 akan kita bahas dengan secara maraton atau cepat. Mudah-mudahan selesai satu minggu," kata Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, H Muhammad Jhon Krisli, Selasa.

Jhon menyatakan, pembahasan RAPBD 2019 terbuka untuk umum, dan publik bisa ikut memantau serta mengawasi jalannya pembahasan. Transparansi dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan.

Siapa saja boleh mengikuti dan menyaksikan jelannya pembahasan RAPBD 2019 Kotawaringin Timur dengan syarat, tidak boleh mengganggu dan membuat kegaduhan pembahasan.

"Berdasarkan struktur APBD Kabupaten Kotawaringin Timur 2019 ditetapkan, untuk pendapatan sebesar Rp1.451.121.233.375," terangnya. 

Alokasi Belanja ditetapkan sebesar Rp1.504.333.307.000 dengan defisit sebesar Rp53.212073.625 atau sebesar 3,67 persen.

"Kami optimistis pembahasan akan selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sesuai aturan dan ketentuan berlaku APBD 2019 harus dan wajib selesai serta sudah disahkan sebelum Desember 2018," ucapnya.

Jhon mengatakan, pembahasan APBD 2019 dibuka dan terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi penganggaran yang dilakukan lembaga tersebut dan pemerintah daerah.

"Harapan kami masyarakat seperti aktivis, LSM dan lainnya bisa ikut menyaksikan langsung jalannya pembahasan RAPBD 2019. Kami ingin masyarakat juga tahu betapa rumitnya pembahasan anggaran tersebut," terangnya.

Pembahasan secara terbuka itu guna publik melihat bahwa dalam pembahasan anggaran yang diajukan eksekutif, DPRD tidak segan-segan menolak program kerja yang direncanakan satuan organisasi perangkat daerah yang dianggap tidak pro terhadap kepentingan rakyat.

"Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa DPRD sangat konsisten dalam setiap pembahasan anggaran, dan semua ini kita lakukan demi efektivitas dan efesiensi anggaran," demikian Jhon Krisli.