Barut gelar pekan panutan PBB-P2

id pbb p2 barito utara,pekan panutan pbb 2 barut,pajak pbb p2

Barut gelar pekan panutan PBB-P2

Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra didampingi unsur FKPD dan Kepala BPPD Aswadin Noor saat membayar PBB pada kegiatan Pekan Panutan PBB di halaman kantor BPPD setempat, Rabu. (Kasriadi)

Muara Teweh (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara,  menggelar pekan panutan  pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tanggal 7 - 13 November 2018.
   
"Kegiatan ini salah satu kegiatan pelayanan PBB kepada masyarakat, diharapkan  agar selaku wajib pajak taat membayar PBB-P2," kata Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara (Barut) Aswadin Noor pada ekan panutan PBB-P2 dihalaman kantor setempat di Muara Teweh, Rabu.

Selain itu, kata dia, mengajak dan memberikan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak untuk pelaksanaan pembangunan di darah ini.

Menurut Aswadin Noor, kegiatan ini juga memberikan dorongan kepada wajib pajak masyarakat untuk segera membayar pajak karena.

"Kami juga menyediakan  hadiah terbaik bagi warga yang membayar PBB-P2 dalam kegiatan pekan panutan ini guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya.

Alokasi PBB-P2 tahun ini disediakan sebanyak 39.060 lembar jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dengan ketetapan mencapai Rp1,6 miliar.

Sementara Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra mengharapkan kegiatan ini untuk untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembayaran di kabupaten Barito Utara guna mendongkrak penerimaan pendapatan daerah dari sektor perpajakan.

"Pajak ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah  agar seluruh aparat birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara terus meningkatkan pelayanan terbaik guna mengoptimalkan penggalian objek pajak dan objek retribusi daerah," ujarnya.

Realisasi PBB-P2 sampai September 2018 masih belum optimal yakni baru Rp412,2 juta atau 12,30 persen yang berasal dari PBB Perkotaan, sedangkan PBB pedesaan yang ditargetkan Rp558,6 juta masi belum ada realisasinya.