Legislator Kotim ingatkan Perda Tapal Batas Desa kebutuhan mendesak

id dprd kabupaten kotawaringin timur,dprd kotim,ketua fraksi demokrat dprd kotim,raperda tapal batas desa kotim,Dani Rakhman

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Dani Rakhman. (Foto Antara Kalteng/ Untung Setiawan)

pemicu konflik antar warga desa sebagian besar dipicu belum adanya kejelasan terhadap tapal batas desa tersebut
Sampit (Antaranews Kalteng) - Legislator DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Dani Rakhman menilai peraturan daerah yang mengatur tentang tapal batas desa merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak.

"Perda tersebut telah kami usulkan untuk dibahas pada tahun anggaran 2019. Dan harapan kami nantinya menjadi prioritas pembahasannya," kata Dani di Sampit, Kamis.

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotim ini, Perda tersebut merupakan salah satu produk hukum program legislasi daerah yang harus diselesaikan pada 2019, dan tidak ditunda lagi.

"Keberadaan Perda tersebut sangat penting, terutama bagi pemerintahan desa karena hal tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan program pembangunan, dan penggunaan anggaran dana desa," terangnya.

Anggota DPRD Kotim itu mengatakan tanpa ada kejelasan dan dasar hukum yang jelas tentang tapal batas desa dapat memicu munculnya permasalahan dalam pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai melalui dana desa.

"Kalau pelaksanaan program pembangunan samapi diluar tapal batas desa tentunya program itu akan dianggap melanggar hukum, untuk itu lah pentingnya adanya kepastian hukum dalam menetapkan tapal batas desa," ucapnya.

Lebih lanjut Dani mengatakan, belakangan banyak desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur bermasalah dengan tapal batas. Akibatnya ada pengaruh negatif terhadap penyelenggaraan pemerintah desa hingga keamanan dan ketertiban di desa itu.

"Akibat tidak adanya kejelasan tapal desa juga dapat memicu dan menimbulkan konflik antar masyarakat. untuk itulah perlu adanya kepastian dan payung hukum yang jelas terkait tapal batas desa ini, dan semua itu bisa diatur melalui Perda," ungkapnya.

Dani Rakhman mengungkapkan, selama ini pemerintah daerah masih menganggap remeh soal tapal batas. Padahal pemicu konflik antar warga desa sebagian besar dipicu belum adanya kejelasan terhadap tapal batas desa tersebut.

"Tidak jarang warga bertikai mengenai lahan yang tidak diketahui jelas posisinya dengan saling klaim. Maka dari itu, dipandang perlu adanya Perda yang mengatur secara menyeluruh," jelasnya.

Melalui Perda tersebut juga akan memuat bagaimana menyikapi persoalan tapal batas secara bijaksana dengan muatan kearifan lokal.

"Usulan Perda tersebut sudah didaftarkan dalam rencana program kerja legislasi daerah 2019. Saya berharap itu bisa diakomodir, dengan begitu ada kepastian hukum bagi desa yang selama ini belum jelas tapal batasnya," demikian Dani.

Pewarta :
Editor: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar