Masyarakat Kotim ramai-ramai dukung pembuatan Perda larangan LGBT

id Masyarakat Kotim ramai-ramai dukung pembuatan Perda larangan LGBT,DPRD Kotim,Sampit,HIV,AIDS,Komisi penanggulangan aids

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kotawaringin Timur, Asyikin Arpan. (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (Antaranews Kalteng) - Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, ternyata mempunyai keprihatinan yang sama terhadap keberadaan kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT, sehingga mereka beramai-ramai mendukung DPRD setempat membuat peraturan daerah (Perda) larangan LGBT.

"Jika merujuk pada Pancasila pun, tidak ada agama di Indonesia yang membenarkan LGBT. Makanya saya sangat mendukung pemerintah bersikap tegas, di antaranya dengan membuat regulasi, termasuk di daerah," kata Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kotawaringin Timur, Asyikin Arpan di Sampit, Jumat.

Asyikin menduga komunitas LGBT juga ada di daerah ini, namun mereka sangat tertutup. Meski terlihat cukup aktif di media sosial dengan ditemukannya sejumlah akun kelompok diduga LGBT, namun aktivitas mereka di dunia nyata masih cukup tertutup.

Beberapa tahun lalu, Asyikin mengaku sempat menemukan kelompok LGBT di Kotawaringin Timur. Pihaknya sempat berkomunikasi dengan tujuan melakukan penyuluhan bahaya penyakit menular mematikan yaitu HIV/AIDS.

Kini Asyikin mengaku kesulitan menelusuri keberadaan kelompok LGBT di Kotawaringin Timur. Kelompok yang dulu pernah ada, diduga sudah pindah ke daerah lain sehingga kini diduga ada komunitas baru yang sangat tertutup.

Kelompok LGBT termasuk kelompok yang berisiko tinggi penularan HIV. Hasil survei selama ini, penularan HIV tertinggi di Kotawaringin Timur melalui hubungan seksual atau seks bebas.

Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak karena Kotawaringin Timur menduduki peringkat kedua daerah dengan jumlah penderita HIV/AIDS terbanyak di Kalimantan Tengah. Sejak Januari hingga saat ini, sudah ada 36 penderita HIV baru di kabupaten ini dan didominasi usia produktif yaitu usia 15 sampai 49 tahun.

Fakta memprihatinkan inilah yang membuat Asyikin mengaku sangat mendukung dibuatnya peraturan daerah tentang larangan LGBT. Regulasi ini diharapkan menjadi upaya pencegahan untuk mempersempit ruang gerak kelompok LGBT, sekaligus mencegah generasi muda terjerumus masuk kelompok yang diharamkan oleh ajaran agama dan aturan hukum tersebut.

"Harus ada upaya bersama untuk mencegah sejak dini agar LGBT tidak berkembang di Kotawaringin Timur. Kita harus menyelamatkan generasi muda dari LGBT. Semoga daerah dan negara kita dijauhkan dari bala bencana," ucap Asyikin.

Dukungan serupa juga disampaikan Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Kotawaringin Timur, Riskon Fabiansyah. Dia sangat mendukung DPRD setempat merealisasikan pembuatan peraturan daerah tentang larangan LGBT.

"Dari sudut pandang kami kaum muda sangat mengapresiasi tentang rencana tersebut, tetapi yang tidak kalah penting dari sebuah Perda adalah upaya preventif, agar LGBT tidak bisa mendapatkan ruang di kehidupan masyarakat," tegas Riskon.

Menurut tokoh muda yang akrab disapa Eko Syailendra, langkah preventif tersebut meliputi pencegahan di lingkungan keluarga, sekolah dan komunitas yang ada di masyarakat, khususnya kaum milenial yang rentan terpengaruh LGBT.

Selain itu, menurut Riskon, perlu dilakukan langkah yang lebih mengena yaitu pengobatan terhadap mereka yang terkena penyakit kejiwaan tersebut melalui pengobatan secara medis maupun spiritual atau keagamaan. 

Riskon menambahkan, upaya lain yang bisa dilakukan adalah memberikan sanksi sesuai hukum negara maupun hukum adat, serta sanksi sosial terhadap pelaku LGBT. Sanksi tersebut diharapkan menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, merancang 21 Peraturan Daerah (Perda) baru yang akan dibahas tahun 2019, salah satunya adalah tentang larangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu mengatakan, 21 Raperda baru tersebut terdiri dari delapan Raperda inisitif DPRD dan 13 Raperda lainnya usulan pihak eksekutif Kabupaten Kotawaringin Timur.

"21 Raperda tersebut nantinya akan menjadi tugas kami untuk membahasnya dan harus selesai selama tahun 2019," tambahnya. 
 

Pewarta :
Editor: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar