Efisiensi anggaran, Pemkab Seruyan pangkas program tidak prioritas

id Efisiensi anggaran, Pemkab Seruyan pangkas program tidak prioritas,Kuala pembuang,APBD,Bupati,Yulhaidir

Efisiensi anggaran, Pemkab Seruyan pangkas program tidak prioritas

Bupati Seruyan Yulhaidir (kiri) saat menyerahkan RAPBD kepada Wakil Ketua DPRD Seruyan Norhasan baru-baru ini. (Foto Antara Kalteng/Muhammad Arif Hidayat)

Kuala Pembuang (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2019 mendatang dengan memangkas sejumlah kegiatan yang dinilai tidak masuk dalam skala prioritas.

"Kami ingin penggunaan anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten pada tahun 2019 dilakukan secara efesien, agar penghematan anggaran dapat dilakukan hingga 30 sampai 50 persen dibandingkan tahun ini," kata Bupati Seruyan Yulhaidir di Kuala Pembuang, Jumat.

Salah satu upaya mewujudkannya yaitu menertibkan penggunaan mobil operasional dinas. Caranya yaitu dengan mengumpulkan kendaraan operasional dinas di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.

Penggunaan mobil operasional dibuat dengan sistem satu pintu, untuk menekan penyimpangan dalam pemanfaatan aset daerah. Siapapun yang memerlukannya untuk keperluan dinas, dapat mengajukan permohonan kepada BPKAD.

"Melalui sistem ini, penghematan biaya perawatan dan operasional kendaraan dinas dapat kami lakukan, karena pengelolaannya mudah dipantau dan dievaluasi. Biaya BBM dan penggajian sopir dilakukan melalui BPKAD," ujarnya.

Yulhaidir menegaskan, tidak ada pembatasan dalam penggunaannya selama sesuai kebutuhan kerja dan dilengkapi surat tugas dari masing-masing OPD. Kepala dinas, staf hingga tenaga kontrak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas tersebut asalkan sesuai aturan.

Efisienai lainnya dari pos kegiatan bimbingan teknis yang diikuti maupun dilaksanakan harus sesuai kebutuhan daerah. Jika dinilai tidak penting dan mendesak maka akan dihilangkan. Semua kegiatan dilakukan lebih selektif sehingga benar-benar memberikan manfaat terhadap pembangunan.

Pengawasan perjalanan dinas keluar daerah juga lebih diperketat. Bagi pejabat eselon II semua perjalanan dinasnya harus diketahui dan disetujui kepala daerah.

"Ini sengaja dilakukan agar saya tahu tujuan dari perjalanan dinas tersebut, apakah benar-benar bermanfaat ataukah tidak. Jangan sampai anggaran yang dimiliki daerah habis terpakai untuk kegiatan keluar daerah namun hasilnya tidak ada," terang Uhai.

Yulhaidir bertekad membenahi setiap sektor pada pemerintah kabupaten secara bertahap, agar program serta kegiatan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat dan efektif. Anggaran yang dihemat dari kegiatan bukan prioritas, dapat dialihkan pada skala priotas pembangunan daerah.