Keterbatasan anggaran membuat Seruyan belum optimal laksanakan Samsat keliling

Kuala Pembuang (Antaranews Kalteng) - Pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) keliling di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, belum bisa dilakukan secara optimal lantaran terbatasnya anggaran yang dimiliki.

"Idealnya pelayanan samsat keliling dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu bulan, namun karena anggaran kami terbatas hanya mampu dilakukan sebanyak satu kali dalam satu bulan," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Seruyan Sutejo Wijiasmoro di Kuala Pembuang, Jumat.

Sumber penerimaan di Seruyan banyak terdapat di Kecamatan Seruyan Tengah dan Hanau, karena banyaknya wilayah perkebunan di dua daerah ini. Namun untuk meningkatkan penerimaan tersebut, diperlukan kegiatan jemput bola melalui samsat keliling.

Setiap bulan pelayanan samsat keliling rutin dilakukan di sekitar kawasan tersebut, agar penerimaan dapat dilakukan secara optimal. Selama akses pelayanan yang mudah mampu disediakan, masyarakat pun antusias membayar kewajiban mereka.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait kendala yang mereka hadapi. Pemerintah kabupaten mengaku siap membantu peningkatan anggaran, agar kegiatan samsat keliling dapat dilakukan sebanyak tiga kali dalam sebulan.

"Pemerintah kabupaten siap membantu mengatasi masalah tersebut. Sekarang kami hanya tinggal berkoordinasi dengan pihak provinsi, agar bantuan diberikan nantinya tidak melanggar aturan yang berlaku," ujar Sutejo.

Pemerintah kabupaten juga berencana membuka pos samsat pembantu di Hanau, sehingga penerimaan dapat dilakukan secara optimal. Namun hal tersebut masih harus dikaji, apakah benar-benar dapat dilakukan dan tidak menyalahi ketentuan.

Menurutnya pada tahun 2019 mendatang, pemerintah kabupaten akan melakukan rehab bangunan bekas pos dinas perhubungan setempat yang berada di Hanau. Jika kondisinya sudah layak, barulah pembahasan terkait regulasi yang mengatur sistem operasionalnya dilakukan.

"Pihak provinsi hanya bersedia menyediakan tenaga teknis dan peralatan yang diperlukan, sementara untuk gaji dan biaya operasionalnya tidak. Makanya koordinasi masih terus berlanjut," terangnya kepada Antara Kalteng. 

Berdasarkan data penerimaan yang pihaknya rekap per Oktober 2018, penerimaan yang meliputi PKB, BBN-KB, PAP, denda PKB dan denda BBN-KB sudah mencapai 88, 28 persen dari target yang telah ditetapkan.

Adapun target keseluruhan yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar Rp 23.885.824.200 dan sudah terealisasi sebesar Rp 21.087.496.629. Target tersebut optimis dapat dicapai sebelum tahun 2018 berakhir.