Hanya 106 dari 4.416 peserta CPNS lulus tes SKD

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Tengah mencatat, hanya 106 dari 4.416 peserta calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi yang dinyatakan lulus tes seleksi kompetesi dasar.

106 peserta tersebut pun belum sepenuhnya dinyatakan lulus CPNS, karena masih harus mengikuti tes seleksi kompetensi bidang (SKB) yang juga dilaksanakan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT), kata Kepala BKD Kalteng Katma F Dirun di Palangka Raya, Senin.

"Tes CPNS tahap pertama sudah selesai kemarin dan akan segera diumumkan siapa-siapa saja yang lulus SKD. Setelah itu, peserta yang lulus akan kembali dipanggi untuk mengikuti SKB. Teknis SKB ini sama saja dengan SKD," tambahnya.

BKD Kalteng membenarkan bahwa jumlah pesera lulus SKD jauh lebih sedikit dari formasi yang tersedia, yakni 358 formasi. Sebanyak 106 peserta lulus SKD tersebut pun bahkan dapat dipastikan akan lulus tes SKB.

Katma mengatakan, mengenai permasalahan tersebut BKD Kalteng tidak punya kebijakan untuk langkah, khususnya menutup kekurangan tersebut. Sebab, semua mekanisme diatur sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat melalui instansi terkaitnya.

“Belum tahu formasi apa saja yang nantinya terisi. Kami bisa melihat fotmasi apa saja nanti yang terisi setelah tes SKB selesai. Tapi kalau dilihat dari jumlahnya, pasti banyak yang tidak terisi," ucapnya.

Mengenai adanya usulan penurunan passing grade, BKD Kalteng pun belum bisa mengambil kebijakan untuk menyampaikan usulan tersebut ke pusat. Meski demikian, pihaknya memastikan akan menyampaikan hal tersebut jika semua tahapan tes CPNS sudah selesai.


Dia mengakui bahwa kalangan masyarakat dan sejumlah pihak terkait lainnya memiliki keinginan agar pelaksaan CPNS tahun ini dibenahi, terutama usulan untuk mengulang pelaksanaannnya.

"Pasti evaluasinya tidak akan setengah-setengah. Semua tahapan pelaksanaan CPNS ini akan kami lihat agar ada bahan yang disampaikan ke Pusat. Kami tentu akan menyampaikan usulan dan saran juga kepada pemerintah Pusat," demikian Katma.