Program Kampung KB bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat

Pangkalan Bun (Antaranews Kalteng) - Program kampung keluarga berencana (KB) sejak pertama kali dicanangkan pada 2016 lalu, sampai saat ini terus berjalan. Program itu dibentuk di desa/kelurahan yang telah memenuhi sejumlah indikator tertentu, yakni tingkat perekonomian warganya, angka kelahiran serta angka kematian ibu dan bayi.

"Adanya program kampung KB ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di Kalimantan Tengah. Sebab program itu harus bersinergi dengan program pemerintah lainnya, seperti pada bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, dan yang lainnya," kata Kepala Bidang Adpin BKKBN Kalteng Dison, di Pangkalan Bun, Senin.

Menurutnya kampung KB itu merupakan program nasional yang tujuan utamanya untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui integrasi program perangkat-perangkat daerah. Sampai saat ini ada 178 kampung KB yang sudah dibentuk, di semua kabupaten/kota.

Ia mengatakan, pada Minggu (11/11/18) lalu BKKBN Kalteng juga melakukan sosialisasi dalam kegiatan integrasi kampung KB BKKBN Bersama Mitra Kerja di Desa Sagu Sukamulya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hal itu merupakan wujud nyata dari pemerintah dalam melakukan pendampingan dan pembinaan dalam mensinergikan program yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, khususnya tingkat kesejahteraan yang adil dan merata.

Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Saputra Syah Pahan, mendukung program tersebut untuk terus dijalankan. Tujuan dibentuknya Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Hal terpenting dari pencanangan Kampung KB ini, lanjut Hang Ali, adalah gerakan dari program-program KB yang mampu bersinergi dengan program pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Antara lain dengan sosialisasi, komunikasi, edukasi tentang program KB kepada masyarakat, serta pelayanan KB di tingkat kelurahan/desa.

"Partisipasi semua pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah mutlak diperlukan dalam Kampung KB tersebut, melalui program-program pemberdayaan dan peningkatan pembangunan. Harus ada perhatian khusus, jangan sampai hanya sekadar dibentuk setelah itu dibiarkan begitu saja," ungkap politikus asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Baca juga: Legislator dorong optimalisasi sosialisasi program KB secara mendalam