BBM satu harga di Kecamatan Teweh Timur diresmikan

id bbm satu harga,kecamatan teweh timur,bph migas,pemkab barito utara

BBM satu harga di Kecamatan Teweh Timur diresmikan

Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra secara simbolis menuangkan BBM pada beberapa sepeda motor tanda diresmikannya penyaluran BBM satu harga di Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur, Jumat. (Foto Dinas Kominfo dan Persandian Barut)

Muara Teweh  (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalteng, memberikan apresiasi terhadap diresmikannya program bahan bakar minyak satu harga di daerah pedalaman.

"Kita semua berharap semoga dengan beroperasinya lembaga penyalur BBM satu harga di Kecamatan Teweh Timur ini akan memberikan efek positif terhadap masyarakat serta pembangunan di kecamatan ini," kata Wakil Bupati Barito Utara (Barut), Sugianto Panala Putra pada peresmian BBM satu harga di Desa Benangin Kecamatan Teweh Timur, Jumat.

Peresmian BBM satu harga ini dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di sejumlah kecamatan di pedalaman Kabupaten Barito Utara  selain di Kecamatan Teweh Timur juga sebelumnya di Desa Lampeong Kecamatan Gunung Purei.

Anggota Komite BPH Migas Hendri Ahmad mengatakan program dalam rangka implementasi BBM satu harga ini, pemerintah menugaskan Pertamina untuk mendirikan 150 tambahan lembaga penyalur di wilayah 3T ( Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dalam waktu kurun waktu  tiga tahun (2017 – 2019). 

SPBU Kompak di Kecamatan Teweh Timur ini  merupakan SPBU 3T ke 47 yang beroperasi dan ke 38 diresmikan pada 2018.

"Kami informasikan bahwa SPBU ini mendapat suplai BBM dari terminal BBM Banjarmasin, Kalimantan Selatan melalui transportasi darat dengan estimasi kebutuhan sekitar 30 ribu liter premium dan 10 ribu liter solar  per bulan dengan harga jual premium Rp6.450 dan Solar Rp5.150 per liter. Angka volume ini akan terus di evaluasi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," jelas dia.

Dia mengatakan pada pelaksanaannya, pendirian lokasi lembaga penyalur satu harga di wilayah 3T ini memerlukan upaya yang tidak mudah dan biaya yang tidak murah mengingat lokasi yang relatif sulit di jangkau dan sarana infrastruktur yang terbatas. 

"Isu penting setelah lembaga penyalur beroperasi adalah bagaimana menjamin penyaluran tepat sasaran dengan harga sesuai ketentuan serta kontinuitas operasional lembaga penyalur," kata dia. 

Kasus yang sering terjadi adalah masalah kontinuitas operasional SPBU yang terganggu akibat krisis stok. Hal ini bisa terjadi ketika terdapat pembelian dalam jumlah cukup besar oleh oknum-oknum pengecer yang kemudian menjual kembali dengan harga tinggi. 

Hal ini tentunya dapat menyebabkan persediaan BBM di SPBU cepat habis dan harga menjadi tinggi di level pengecer sehingga tujuan untuk menciptakan satu harga BBM menjadi sulit tercapai. Sehubungan hal tersebut, peran Pemda dan aparat setempat sangat penting dalam mengawasi dan mengontrol hal ini agar penjualan BBM bisa tepat sasaran . 

"Oleh karena itu kami kembali memohon dukungan bapak Bupati beserta jajarannya untuk dapat turut mengawasi penjualan BBM di wilayah Teweh Timur ini khususnya penertiban / pengawasan terhadap kemungkinan adanya oknum-oknum pengecer yang bisa menghabiskan stok BBM di SPBU dan menjualnya kembali dengan harga mahal," tegas Hendri.