Jakarta (Antaranews Kalteng) - Presiden Joko Widodo ingin membuat satu pemerintah daerah kota, kabupaten, provinsi dan kementerian sebagai contoh sistem antikorupsi.
"Saya ingin sebetulnya memang ada contoh satu kabupaten, contoh satu kota, satu provinsi, satu kementerian yang kita garap habis sistem kerjanya, sistem pelayanan, kecepatan perizinannya, satu-satu kita jadikan contoh, yang lain suruh 'copy', mendampingi KPK," kata Presiden Joko Widodo saat membuka acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa.
KPK mengadakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) dalam rangka Hakordia 2018 dengan tema Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik. Acara berlangsung pada 4-5 Desember 2018 dengan sejumlah acara seperti seminar, lelang barang rampasan negara dan gratifikasi dan pameran antikorupsi bersama dengan kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, dan masyarkaat sipil.
"Ranking tadi saya lihat. Kalau provinsi ada DKI dan Jawa Tengah, lalu kabupaten saya lihat tadi kabupaten Boyolali nomor satunya. (Pemda dan kementerian lain) nanti kalau sistemnya sudah betul, yang lain suruh 'copy', kita beri instruksi Inpres atau perpres ikuti kabupaten misalnnya Boyolali, ikuti provinsi DKI, ikuti Kemenkeu, kita ini kan paling gampang mencontoh, memfotokopi kita paling pinter," jelas Presiden.
Ia berharap KPK bekerja sama dengan lembaga terkait dapat segera merumuskan percontohan pemerintah daerah dan kementerian yang dapat dicontoh tersebut.
"Di tengah upaya kita memberantas korupsi, upaya membangun cara kerja yang cepat, dan efisien adalah sbuah keharusan. Dunia menghadapi tantangan semakin kompleks, persaingan pun semakin ketat. Kita tahu semua. Pak Ketua KPK tadi menunjukkan beberapa provinsi yang baik dalam menerapkan monitoring pencegahan dan pelaksanaan sistem-sistem pelayanan birokrasi yang baik," jelas Presiden.
Apalagi menurut Presiden, dalam dunia yang berubah sangat cepat maka kecepatan merupakan kata kunci terpenting untuk memenangkan kompetisi.
"Yang besar belum tentu mengalahkan yang kecil, yang kaya belum tentu mengalahkan yang miskin tapi yang cepatlah yang pasti akan mengalahkan yang lamban, yang berani berinovasilah yang akan mengalahkan yang sekedar menjalankan rutinitas yang monoton," ungkap Presiden.
Ia pun meminta agar semua pihak dapat membangun ekosistem agar bisa melangkah lebih cepat dengan memangkas proses yang panjang baik di kementerian, lembaga maupun pemerintah kabupaten, kota, provinsi.
"Pangkas regulasi yang mempersulit langkah, yang membuat jebakan-jebakan kesalahan. Lakukan debirokratisasi dan tingkatkan efisiensi. Selalu berorientasi pada hasil, bukan prosedur tapi 'goal oriented'. Upaya untuk membangun ekosistem yang mendukung efisiensi dan inovasi tersebut harus menjadi bagian terintegrasi dalam pemberantasan korupsi dan harus menjadi agenda yang kita kerjakan bersama antara pemerintah dan KPK,' tegas Presiden.
Bisakah Presiden jadikan pemda dan kementerian sebagai contoh antikorupsi?
Presiden Joko Widodo. (Bayu Prasetyo)
