Dugaan korupsi, 20 pejabat Bartim diperiksa Kejari terkait perizinan tambang

id 20 pejabat bartim diperiksa,Kejari Barsel,Kajari BartimRoy Rovalino,Dugaan korupsi, 20 pejabat Bartim diperiksa Kejari terkait perizinan tambang

Kepala Kejari Bartim Roy Rovalino Herudiansyah. (Ist)

Kami melakukan penyidikan karena ada indikasi-indikasi yang mengarah pada korupsi
Tamiang Layang (Antaranews Kalteng) - Sedikitnya ada sekitar 20 pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah diperiksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Bartim terkait perizinan pertambangan PT Sumber Rahayu Indah (SRI).

Kepala Kejari Bartim Roy Rovalino Herudiansyah SH MH kepada Antara Kalteng mengatakan, penyidik telah menggeledah dan mengamankan beberapat dokumen terkait periznan pertambangan PT SRI saat dilakukan penyelidikan hingga dinaikkan menjadi penyidikan umum

"Ada pejabat yang kita periksa masih sebagai saksi sekitar 20 orang dan ada juga mengamankan  beberapa dokumen," katanya di Tamiang Layang, Senin.

Menurut Roy, dalam penyidikan umum hampir sama seperti penyelidikan yakni memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka jika sudah berlanjut hingga tahapan penyidikan khusus.

"Saat ini masih penyidikan umum. Status tersangka itu nanti dilihat dari perkembangan penyidikan umum dan saat penyidikan khusus," katanya lagi.

Baca juga: Pemkab Bartim-Pemprov Kalteng Bisa Kalah di Arbitrase Internasional, Terkait Sengketa Tambang

Roy menegaskan, jika sudah memiliki dua alat bukti yang cukup maka akan menetapkan tersangka dan perkaranya akan segera dirampungkan.

Saat ini penyidik sedang melakukan pemilahan dokumen secara teliti untuk dijadikan barang bukti atau tidak.

PT SRI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di wilayah Kecamatan Dusun Tengah dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Adanya tumpang tindih perizinan dengan perizinan lainnya membuat PT SRI dibawah naungan IMFA melayangkan gugatan arbitrase terhadap Pemerintah Indonesia sebesar Rp7,7 triliun. 

Penyelidikan meningkat menjadi penyidikan umum diduga karena adanya indikasi tindak pidana korupsi terkait pemberian perizinan PT SRI.

"Kami melakukan penyidikan karena ada indikasi-indikasi yang mengarah pada korupsi," demikian Roy. 

Pewarta :
Editor: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar