Bus hibah Kemenhub segera dioperasionalkan

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - DPRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, meminta pemerintah kota segera mengoperasionalkan lima bus hibah dari Kementerian Perhubungan.

"Hibah bus dari Kemenhub yang diusulkan dishub kota sudah diterima. Maka harus segera di susun standar operasional prosedur dan segera dioperasionalkan," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Sugianor, Rabu.

Politisi PKB itu berharap Pemerintah Kota Palangka Raya juga menyiapkan anggaran untuk biaya pemeliharaan atau operasional bus tersebut.

Keberadaan lima bus tersebut akan sangat membantu pemerintah kota dalam meningkatkan pelayanan publik khsusnya penyediaan angkutan umum bagi warga setempat.

"Hibah bus-bus tersebut merupakan hasil perundingan antara Pemerintah Palangka Raya dengan pihak Kemenhub terkait ambil alih pengelolaan dan aset Terminal WA Gara," katanya.

Sugianor?mengatakan keberadaan terminal WA Gara yang berada di Jalan Mahir Mahar, kawasan lingkar luar Kota Palangka Raya itu dulunya dibangun Kemenhub menggunakan mata anggaran dari sumber APBN.

Usai pembangunan selesai, selanjutnya Pemerintah Kota Palangka Raya mendapat pelimpahan kewenangan untuk melakukan pengelolaan terminal.

"Selanjutnya pemerintah kota menggunakan APBD melakukan sejumlah penambahan fasilitas di terminal tersebut," kata dia.

Namun beberapa waktu kemudian muncul kebijakan pemerintah pusat yang menyatakan pengelolaan terminal AKAP diambil alih Kemenhub.

Usai melakukan perundingan dan negosiasi yang cukup alot selama beberapa kali antara pemerintah kota dan DPRD kota dengan kementerian perhubungan, akhirnya pemerintah kota menyepakati untuk menyerahkan aset tersebut dengan konsekuensi Kemenhub memberikan bus sebagai kompensasi.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Palangka Raya, Eldy mengatakan, lima bus rapid transit (BRT) hibah dari Kementerian Perhubungan diserahterimakan Desember 2018.

Namun, secara simbolis pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menyerahkan kepada Wali kota Palangka Raya, Fairid Naparin di kantor gubernur bersama delapan kepala daerah lainnya.

Eldy mengatakan penggunaan lima unit BRT ini menunggu petunjuk dari wali kota, tapi yang pasti akan digunakan untuk melayani angkutan umum di dalam kota.

"Bisa untuk melayani anak sekolah, bisa juga untuk masyarakat umum," katanya.