Legislator minta Pemkab Kotim maksimalkan serapan anggaran

Sampit (Antaranews Kalteng) - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Handoyo J Wibowo meminta pemerintah kabupaten setempat untuk memaksimalkan penyerapan anggaran 2018.

"Organisasi perangkat daerah (OPD) pengguna anggaran harus bekerja keras agar serapan anggaran bisa lebih maksimal lagi dan APBD 2018 tidak menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa)," katanya di Sampit, Jumat.

Handoyo juga mengaku menyayangkan masih rendahnya serapan APBD Perubahan 2018 yang informasi hingga akhir Nopember 2018 lalu bari sebesar Rp67,41 persen dari total anggaran sebesar Rp1,8 triliun.

"Permasalahan ini harus segera diatasi oleh pemerintah kabupaten, sebab jika tidak tentunya akan banyak program pembangunan yang tidak dapat terealisasi," tambahnya.

Handoto mengaku masih belum mengetahui secara pasti kendala yang saat ini sedang dihadapi pemerintah daerah, sehingga mengakibatkan serapan anggaran tidak dapat berjalan dengan baik.

Baca juga: Legislator Kotim dorong pemkab alokasikan anggaran untuk kelurahan

Baca juga: Perusahaan Perkebunan masih ada abaikan kewajiban, kata legislator Kotim

"Kita belum mendapatkan informasi atau laporan secara resmi kendala yang dihadapi pemerintah daerah. namun kami tetap berharap hingga batas waktu nanti serapan anggaran APBD Perubahan bisa mencapai target yang ditetapkan," ucapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Kotawaringin Timur, HM Taufiq Mukri membenarkan serapan anggaran yang belum berjalan dengan maksimal tersebut.

"Benar serapan tahun anggaran 2018 belum mencapai target yang selama ini ditentukan yakni sebesar 98 persen dari Rp1,8 triliun," jelasnya.

Taufiq Mukri mengatakan, target serapan APBD Kotawaringin Timur sebesar 98 persen kemungkinan besar sangatlah sulit dicapai. Namun paling tidak dengan waktu satu bulan kedepan, serapan APBD bisa mencapai 85 persen hingga 90 persen.

Taufiq Mukri mengatakan, saat ini penyerapan keuangan APBD Kotawaringin Timur tahun anggaran 2018 baru mencapai 67,41 persen atau fisik 72,98 persen. Jika dilihat dari pagu dana Rp1,876 triliun, realisasi anggaran baru mencapai Rp1,265 triliun.

Baca juga: Situs pendaftaran CPNS sulit diakses, BKD diminta membantu

Baca juga: Belum semua desa di Kotim miliki BUMDes, ini disayangkan legislator

"Belum maksimalnya realisasi APBD Kotawaringin Timur hingga November 2018 ini disebabkan karena beberapa hal, salah satunya yang paling menonjol adalah terkendalanya pada program multiyears (tahun jamak)," tuturnya.

Dikatakanya, memang banyak kendala yang terjadi dalam penyerapan tersebut, namun yang paling banyak berpengaruh yakni terkendalanya program multiyears.

Untuk itu Taufiq Mukri meminta OPD yang masih memiliki serapan rendah agar terus berusaha. Walaupun waktu yang tersedia saat ini hanya sedikit.