Forum CSR Kotim belum optimal selaraskan pembangunan

id Forum CSR Kotim belum optimal selaraskan pembangunan,Sekretaris daerah,Sekda kotim,Halikinnor,Sampit

Forum CSR Kotim belum optimal selaraskan pembangunan

Sekretaris Daerah Kotim Halikinnor. (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (Antaranews Kalteng) - Kontribusi perusahaan besar swasta membantu pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, belum selaras dengan rencana pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah agar pembangunan lebih efektif.

"Program CSR (corporate social responsibility/tanggung jawab sosial perusahaan) perusahaan itu ada, cuma masing-masing perusahaan menjalankannya. Seharusnya kan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sehingga bisa tepat sasaran dan sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah," kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor di Sampit, Minggu.

Menurut Halikinnor, beberapa tahun lalu sudah dibentuk Forum CSR Kotawaringin Timur. Anggotanya adalah perwakilan perusahaan besar swasta, didominasi perusahaan perkebunan kelapa sawit karena sektor ini memang yang terbanyak.

Sayangnya forum ini belum berjalan sesuai harapan. Padahal forum ini bisa menjadi wadah bagi swasta dan pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam bersama-sama membangun daerah.

Setiap perusahaan wajib melaksanakan program CSR yang dananya disisihkan dari keuntungan yang mereka peroleh. Jika tidak dilaksanakan maka perusahaan tersebut terancam sanksi hukum yang berat.

Selama ini perusahaan menjalankan program CSR berdasarkan perencanaan yang mereka buat dan atas usulan masyarakat. Meski tujuannya baik, namun pola ini memiliki kekurangan karena dikhawatirkan tidak sejalan dengan rencana pembangunan yang sudah dibuat pemerintah daerah.

Tidak menutup kemungkinan pula akan terjadi tumpang tindih program, yakni pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah, ternyata di waktu yang sama juga akan dibantu oleh perusahaan. Akibatnya, anggaran yang disiapkan menjadi mubazir karena tidak boleh satu kegiatan ada dua pembiayaan, padahal masih banyak bidang lain yang membutuhkan bantuan.

Jika perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tumpang tindih program bisa dicegah. Selain itu, pemerintah daerah bisa mengarahkan bidang atau lokasi mana saja yang sangat mendesak untuk dibantu sehingga bantuan perusahaan lebih tepat sasaran dan membawa manfaat besar bagi masyarakat.

Jumlah perusahaan besar swasta yang beroperasi di Kotawaringin Timur mencapai ratusan, terdiri dari sektor perkebunan, pertambangan, perhutanan, jasa dan lainnya. Jika program CSR ratusan perusahaan itu terarah, sejalan program pemerintah daerah dan sesuai kebutuhan masyarakat, Halikinnor sangat yakin pembangunan kabupaten ini akan sangat cepat maju.

"Potensinya sangat besar. Seharusnya ini bisa sangat membantu karena dana yang dimiliki pemerintah daerah tentu sangat terbatas sehingga pembangunan dilakukan dengan skala prioritas. Kalau ada bantuan dari sektor swasta, maka pembangunan bisa akan makin cepat," harap Halikinnor.

Halikinnor mengaku sudah memerintahkan pejabat terkait untuk kembali mengaktifkan Forum CSR. Dia yakin pihak perusahaan juga merespons positif karena mereka akan terbantu untuk menggunakan dana CSR secara tepat sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai aturan.