Penghargaan untuk unit kerja bebas korupsi

id unit kerja,bebas korupsi,wakil presiden,penghargaan

Penghargaan untuk unit kerja bebas korupsi

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Hotel Sultan Jakarta, Senin (10/12/2018). (Biro Pers Setwapres)

Jakarta (Antaranews Kalteng) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja kantor pemerintah yang berhasil membangun zona integritas.

Wapres mengatakan zona integritas perlu diterapkan guna meminimalkan potensi korupsi dalam memberikan pelayanan kepada publik.

“Kenapa ada korupsi, khususnya pengusaha atau masuk kepada instansi memberikan sesuatu? Umumnya karena layanan yang lambat dan sulit, orang korupsi itu karena ingin cepat. Karena itu maka perlu suatu integritas,” kata Wapres di Jakarta, Senin. 

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) setiap tahun dalam rangka  memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.

Hal itu dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) yang melakukan percepatan reformasi birokrasi. 

Menteri PANRB Syafruddin mengatakan penilaian dilakukan terhadap 910 unit kerja yang diusulkan K/L untuk dinilai oleh tim evaluasi nasional.

Syafruddin meminta seluruh unit kerja yang mendapat penghargaan tersebut agar memasang penghargaan zona integritas di lokasi yang dapat dilihat masyarakat. 

“Besar harapan kami untuk menyosialisasikan predikat zona integritas WBK dan WBBM di seluruh titik strategis pelayanan,” kata Syafruddin. 

Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh 205 unit kerja yang mendapat penghargaan pembangunan zona integritas tersebut; lima di antaranya berpredikat WBBM dan 200 lainnya meraih predikat WBK.

Unit kerja di bidang hukum yang mendapat predikat antara lain Polri (59 penghargaan), Kejaksaan RI (13 penghargaan), Mahkamah Agung (tujuh penghargaan),dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (10 penghargaan). 

Sementara itu unit kerja di bidang perekonomian yang mendapat pengharaagn antara lain Kementerian Keuangan (62 penghargaan), Kementerian Perindustrian (delapan penghargaan) dan Badan Pemeriksa Keuangan (tiga penghargaan). 

Hadir dalam acara tersebut untuk menerima penghargaan antara lain Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly dan Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto.